JAKARTA – Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman Haji Uma, S.Sos temui anggota DPR RI H Ilham Pangestu membahas masalah Abrasi akibat pasang air laut yang terjadi Lhok Puuk Aceh Utara dan Aceh Timur yang mengakibatkan hilangnya rumah dan jalan warga akibat abrasi pasang air laut.
Pertemuan tersebut berlangsung di Komplek Parleman Jakarta, setelah shalat jumat, (20/9/2024) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut Haji Uma menyerahkan data korban dan kerusakan rumah, infrastruktur dan jalan warga akibat abrasi air pasang laut.
Haji Uma mengatakan data yang kita serahkan kepada ilham pangestu ialah data hasil yang dikumpulkan oleh stafnya dilokasi kejadian pada saat mengantar bantuan masa panik kepada penggunsi di Lhok Puuk Aceh Utara dan Aceh Timur.
“Ansiprasi dari pada warga Aceh Utara dan Aceh Timur sudah kita teruskan kepada anggota DPR RI untuk di tindak lanjut kepada kementerian terkait,” kata Haji Uma.
Adapun hal-hal yang harus di lakukan agar air pasang tersebut tidak lagi menghantam rumah warga dan jalan warga di desa Lhok Puuk Aceh Utara ialah.
1. Diperlukan dibuat batu pemecah ombak jarak yang harus dibuat lebih kurang 4 km.
2. Lanjutan Pembangunan Batu Jeti di Bibir Kuala, sudah pernah dibangun namun belum siap seluruh nya perlu dilanjutkan pembangunannya.
3. Pembangunan Jalan Desa yang sudah hancur oleh air pasang laut diperlukan untuk perbaikian, jarak 2,5 km jalan terdampak.
4. Diperlukan Normalisasi sungai dibelakang rumah warga desa Lhok Puuk. Untuk bisa melancarkan air sungai tersebut langsung ke kuala Tanah Jambo Aye, agar tidak meluap ke pemukiman warga.
Informasi yang kami himpun dari Kepala Desa Lhok Puuk T Bahtiar, Abrasi pantai di Desa Lhok Puuk dan Matang Puntong, Kec Seunuddon, Kab Aceh Utara. Semakin meresahkan masyarakat karena kondisi abrasinya semakin parah, sudah puluhan rumah hilang karena abrasi.
“Sekarang fasilitas umum dan jalan utama dan rumah ibadah juga hampir digerus oleh ombak,” jelas Haji Uma.
Saat ini diperlukan dana darurat untuk membuat jalan alternative dikarenakan jalan dasar tidak bisa lagi dilalui oleh masyarakat yang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat pesisir.
Sedangkan Anngota DPR RI H Ilham Pangestu mengatakan bahwa dirinya saat ini berada di komisi 5 dan akan memperjuangkan ansiprasi ini.
Masalahnya saat ini untuk tahun 2025 APBN sudah disahkan tidak bisa kita ajukan lagi untuk tahun ini.
“Namun ia akan membicarakan masalah ini dengan kementerian terkait untuk mencari solusi lewat dana tanggap darurat dan lain-lainnya,” imbuh Haji Uma seraya menyampaikan hasil pertemuannya dengan anggota DRP RI Ilham Pangestu. (Ra)
