Oleh : Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
Guru Besar Ilmu Ekonomi, Dewan Pakar Pusat Riset Komunikasi Pemasaran, Parawisata dan Ekonomi Kreatif LPPM Universitas Syiah Kuala (USK) serta Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh
ACEH sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan status otonomi khusus, memiliki kebijakan dan program pembangunan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2025-2029 menjadi panduan strategis bagi kepala daerah terpilih dalam memimpin dan mengarahkan pembangunan provinsi ini. Arah kebijakan yang dirumuskan dalam RPJPA ini mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan lingkungan.
Untuk mewujudkan Aceh sebagai provinsi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing, Gubernur Aceh ke depan harus memiliki visi dan misi yang sejalan dengan arah kebijakan RPJPA 2025-2029, untuk memastikan keselarasan dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Visi yang diharapkan harus mencerminkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pengembangan potensi pariwisata baik wisata alam, budaya, maupun sejarah merupakan salah satu program strategis dalam mensejahterakan masyarakat. Kedepan kita harus memastikan peningkatan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi wisata Aceh secara nasional dan internasional, serta pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku pariwisata.
Gubernur kedepan perlu mengimplementasikan program-program untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Pemberdayaan UMKM harus dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi lokal.
Mendukung perkembangan industri kreatif dan teknologi informasi sebagai sektor baru yang potensial. Yang meliputi fasilitasi akses teknologi, pelatihan keterampilan digital, dan inkubasi bisnis startup. Lembaga pendidikan tinggi khususnya memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan industry kreatif dan teknologi yang inovatif.
Akses pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau hingga kedaerah terpencil harus menjadi perhatian utama. Pimpinan Aceh kedepan harus memastikan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, terutama di daerah terpencil. Peningkatan kualitas guru dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan teknologi juga menjadi prioritas.
Arah Kebijakan
Kepala daerah terpilih harus mendorong diversifikasi ekonomi Aceh dengan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, seperti pertanian dan perikanan, serta mengembangkan sektor-sektor baru seperti pariwisata, industri kreatif, dan teknologi informasi. Ini penting untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Aceh memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama wisata alam, budaya, dan sejarah. Kebijakan untuk memperkuat sektor pariwisata meliputi pengembangan destinasi wisata, peningkatan infrastruktur pariwisata, serta promosi yang lebih intensif baik di tingkat nasional maupun internasional.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Aceh. Kebijakan untuk mendukung UMKM meliputi pemberian akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pembinaan dan pendampingan usaha. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM.
Kebijakan pendidikan harus difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang. Hal tersebut termasuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi.
Kesehatan adalah aspek penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan kesehatan harus mencakup peningkatan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular serta pencegahan stanting.
Program pengentasan kemiskinan harus dirancang secara komprehensif, mencakup pemberian bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Program ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi kemiskinan di Aceh.
Aceh memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Kebijakan pelestarian budaya meliputi dukungan terhadap seni dan budaya lokal, perlindungan situs-situs bersejarah, serta promosi budaya Aceh di tingkat nasional dan internasional. Komitmen terhadap penerapan syariah, agar masyarkat selamat dunia dan akhirat harus menjadi perhatian khusus.
Sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam, kebijakan untuk penguatan nilai-nilai keislaman sangat penting. Ini meliputi pendidikan agama yang berkualitas, dukungan terhadap kegiatan keagamaan, serta penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dukungan terhadap kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan kegiatan sosial berbasis agama. Program mulia tersebut tentu akan memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Aceh.
Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Akses terhadap listrik dan air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebijakan ini harus mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur listrik dan air bersih, terutama di daerah terpencil yang masih minim akses. Penyediaan fasilitas kebutuhan dasar sangat perlu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
Di era digital, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sangat penting. Ini meliputi peningkatan akses internet di seluruh wilayah Aceh, pembangunan pusat data, serta pengembangan layanan digital pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada keberlanjutan, meliputi praktik-praktik pertambangan yang ramah lingkungan, pengelolaan hutan yang lestari, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.
Kebijakan lingkungan juga harus mencakup upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini meliputi pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam, serta pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim. Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam melalui pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan pendidikan mitigasi bencana kedepan menjadi suatu keharusan.
Pengelolaan sampah dan limbah perlu menjadi prioritas untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kebijakan ini meliputi pengembangan sistem pengelolaan sampah yang efektif, promosi daur ulang, serta penegakan hukum terhadap pembuangan limbah yang tidak sesuai standar. Dengan demikian secara tidak langsung juga masuk kedalam pelestarian lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.
Implementasi program-program kesehatan preventif, seperti penyuluhan kesehatan, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, merupan bentuk kepedulian dari pengelola pemerintah dalam membangun Aceh yang lebih bermartabat kedepan. Program prestisius tersebut harus mencakup semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Dengan adanya pendidikan yang mampu meningkatkan produktivitas dan melahirkan inovasi dengan kedisiplinan serta komitmen terhadap kinerja, maka potensi tersebut menjadi fondasi kuat terhadap pembangunan perekonomian masyarakat. Semoga kita mampu membangun berbagai usaha yang baik, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat untuk jangka panjang.
Program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu perlu ditingkatkan untuk memastikan semua anak Aceh memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan tinggi. Gubernur Aceh kedepan diharapkan mewujudkan Aceh sebagai provinsi maju, sejahtera, dan berdaya saing dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman dan kebudayaan lokal. Sasaran utamanya meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kemiskinan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Semoga Allah SWT meridhoi serta memberi keberkahan kepada para pemimpin Aceh kedepan yang ingin mengukir untuk peradaban Aceh yang lebih baik, amin.<[email protected]>
