RAKYAT ACEH | SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota Subulussalam meraih Penghargaan award Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dari Pemerintah Aceh karena berkinerja baik dalam bidang pengelolaan lingkungan.
Penghargaan tersebut diserahkan pada Acara Seminar dan Lokakarya Kebijakan Insentif Lingkungan Hidup di Aceh yang dilaksanakan di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Senin, 21 Oktober 2024.
Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi merupakan kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 050/1427/2023 tentang Penetapan matriks Instrumen Penilaian Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi.
Indikator Penilaian TAPE terdiri dari 8 Indikator yaitu, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Tata Kelola Persampahan, Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Pengendalian dan Pencegahan Karhutla, Peningkatan Kawasan Tutupan Lahan di Kawasan Tahura dan APL, Pengarus Utamaan Gender, Perlindungan Wilayah Laut dan Pesisir, dan Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah.
Selain Subulussalam, Penghargaan ini juga diterima oleh Kabupaten/Kota lainnya yaitu Kota Sabang diperingkat pertama, selanjutnya Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Lhokseumawe, Subulussalam diperingkat kelima dan Aceh Barat Daya diperingkat ke-enam.
Penghargaan ini diserahkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr. Ir. Zulkifli, M.Si atas nama Gubernur Aceh dan diterima oleh Zulkifli, S.STP, M.Si selaku Kepala Bappeda Kota Subulussalam yang mewakili Pj. Walikota Subulussalam. Dalam keteranganya, Kepala Bappeda Kota Subulussalam menjelaskan bahwa berdasarkan arahan dari Pj. Walikota Subulussalam Azhari, S.Ag, M.Si, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berklanjutan dan berbasis pada peningkatan kualitas lingkungan.
Namun hal ini harus mendapat dukungan dari semua mitra baik legislatif, eksekutif, perusahaan dan masyarakat Kota Subulussalam. Selain Pemerintah Aceh, insentif TAPE juga bekerjasama dengan berbagai LSM dan NGO yang konsern terhadap isu-isu lingkungan dan pembangunan yang ada di Aceh seperti Gerakan Anti Korupsi, The Asian Foundation, dan KMS PE, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pendanaan Ekologi. (lim/hra)