Dari Layanan Surat Pengganti Ijazah Hilang Hingga Konsultasi Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan
KOTA JANTHO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan lompatan besar dalam pelayanannya. Yakni membuka counter pelayanan Disdik Aceh Besar di Mall Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar di Lambaro, Ingin Jaya. “Kita ingin mewujudkan pelayanan yang cepat, efisien serta memudahkan bagi rakyat, fasilitas MPP ini adalah jawaban teoat untuk itu,” kata Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM, saat meluncurkan Counter Disdikbud di Mall Pelayanan Publik (MPP) Aceh Besar, Selasa (29/10/2024).
Muhammad Iswanto dalam sambutannya menyitir imbauan Presiden Prabowo, bahwa dalam tugas apapun yang diberikan oleh negara, pemerintah daerah bisa diselesaikan dengan secepatnya. Pemkab Aceh Besar sudah menyediakan MPP yang berada di Lambaro sebagai salah satu upaya mempercepat layanan di dinas-dinas terkait. “MPP sampai saat ini kita pastikan berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun kita maklum masih ada kekurangan-kekurangan yang harus kita lengkapi sampai dengan sempurna,” kata Muhammad Iswanto.
Pj Bupati Aceh Besar mengucapkan terimakasih kepada Disdikbud yang telah menambah satu counter pelayanan di MPP Aceh Besar. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Aceh Besar meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Besar, dengan memangkas birokrasi untuk terwujudnya pelayanan maksimal di sektor pendidikan. “Terimakasih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menambah counter di MPP Aceh Besar, semoga layanan pendidikan ini dapat membantu masyarakat dalam mengurus segala keperluan di bidang pendidikan,” urainya.
Sementara itu Kadisdikbud Aceh Besar, Bahrul Jamil SSoS MSi menyampaikan terima kasih kepada Pj Bupati Aceh Besar yang telah menyediakan tempat untuk Disdikbud di Mal Pelayanan Publik (MPP) Lambaro.
Dengan adanya layanan Disdikbud di MPP diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk jenjang satuan pendidikan TK/PAUD, SD, SMP serta stakeholder pendidikan bisa meningkat, mengingat Aceh Besar adalah daerah yang luas. “Namun demikian walaupun sudah ada stand layanan Disdikbud di MPP, layanan kantor Disdikbud yang ada di Kota Jantho tetap utama,” kata pria yang kerab disapa Bj itu.
Kehadiran Disdukbud Aceh Besar di MMP Lambaro menjadikan Aceh Besar salah satu pionir inovasi pelayanan publik di MPP, sementara kabupaten/kota lainnya masih mengandalkan layanan secara konvensional di sekretariat dinas masing masing daerah.
Menurut BJ, realisasi counter layanan di MPP itu semata mata untuk mempermudah pelayanan primer sektor pendidikan dan kebudayaan di Aceh Besar. “Kami menyadari Aceh Besar punya jangkauan wilayah yang luas, jadi kita manfaatkan MPP untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama stake holder pendidikan. Karena lokasi MPP Lambaro menjadi titik tengah Kabupaten Aceh Besar, mulai dari Lhoong hingga Saree ataupun dari Kecamatan Mesjid Raya hingga Pulo Aceh,” tutur Bahrul Jamil.
Dengan hadirnya counter pelayanan Disdikbud, maka MPP Lambaro tak hanya berkutat di sektor perizinan usaha, adminduk hingga pembuatan paspor serta puluhan layanan lainnya, namun kini bertambah layanan sektor pendidikan.
Berikut layanan yang ada di Disdikbud Aceh Besar antara lain, Penerbitan Surat Izin Penelitian Jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, Penerbitan Surat Pengganti Ijazah Hilang dan Rusak untuk Jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP, Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Pelaksanaan Kegiatan Tingkat PAUD, Pendidikan Non Formal, SD, dan SMP.
Selanjutnya Penerbitan Izin Operasional Sekolah untuk PAUD/PAUD, LKP, SD, dan SMP, Penerbitan Surat Rekomendasi Melanjutkan Sekolah, Penerbitan Pendirian Sanggar, Legalisir Ijazah TK, SD, SMP, Paket A, B, dan C, Layanan Mutasi Siswa, Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Guru, Pengajuan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal dan Pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional Jenjang PAUD dan Non Formal. “Selain itu ada pelayanan tambahan Konsultasi Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional Guru, Konsultasi NUPTK dan Konsultasi Dapodik,” pungkas Bahrul Jamil.
Peluncuran Counter Disdikbud di MPP turut hadir Ketua Komisi V DPRK Aceh Besar, Yusran Efendi, Anggota Komisi V DPRK Aceh Besar, Fahrizal A.Md, Camat Ingin Jaya, Almubarak Akbar, Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar, Agus Husni, SP, Sekdisdikbud, Fahrurrazi SE, Para Kabid dan jajarannya, Pengawas Sekolah, Ketua MKKS, Ketua K3S, Ketua IGTKI, dan tamu undangan lainnya. (rz)