BANDA ACEH I RAKYAT ACEH – Pelantikan Gubernur Aceh pada 12 Februari 2025 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi titik awal penting dalam perjalanan pembangunan di Aceh.
Setelah prosesi ini, Gubernur Aceh dijadwalkan akan melantik para bupati dan wali kota di seluruh provinsi Aceh.
“Momentum ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah seremoni, tetapi juga menjadi awal perubahan nyata dan perbaikan signifikan bagi masyarakat Aceh,” ujar Dosen Pascasarjana UBBG Banda Aceh, Dr. Khausar, M.Si, kepada media ini, Senin (17/2/2025).
Dikatakan, masyarakat Aceh menyimpan harapan besar bahwa para pemimpin terpilih, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, akan bekerja maksimal merealisasikan berbagai program kerja yang dijanjikan selama masa kampanye. Kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas yang dinantikan, terutama dalam sektor pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan budaya sebagai fondasi utama mewujudkan kesejahteraan yang merata.
Menurut Dr. Khausar, pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota bukan sekadar acara formalitas, melainkan momentum strategis untuk membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih dengan semakin dekatnya bulan suci Ramadan, para pemimpin baru diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, damai, dan tenteram bagi seluruh masyarakat Aceh.
“Stabilisasi harga bahan pokok menjadi salah satu tantangan utama yang harus segera diatasi, mengingat kebutuhan masyarakat meningkat signifikan menjelang bulan puasa,” ungkap Ketua Perkumpulan Peneliti Pendidikan dan Manajemen Lingkungan (P3ML) Aceh ini.
Lebih lanjut, Dr. Khausar, menegaskan bahwa tantangan besar menanti para pemimpin baru. Namun, dengan komitmen dan kerja keras, perubahan yang diharapkan masyarakat bukanlah hal mustahil.
“Harapan besar kini bertumpu pada pundak para pemimpin baru untuk membawa Aceh ke arah yang lebih baik. Mereka diharapkan mampu memberikan solusi nyata terhadap berbagai permasalahan dan memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Lanjutnya, pelantikan ini harus menjadi langkah awal mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera dan harmonis.
Dr. Khausar juga mengingatkan bahwa bupati dan wali kota terpilih bukanlah milik satu kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Aceh.
Oleh karena itu, mereka harus fokus pada program kerja dan kebijakan yang pro-rakyat, dengan didukung oleh jajaran pejabat yang profesional dan kompeten di bidangnya masing-masing.
“Dengan demikian, Aceh yang maju dan sejahtera bukan sekadar harapan, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan bersama,” pungkas Putra
Aceh Selatan ini. (rus)
