BANDA ACEH (RA) – Direktur Eksekutif Forum Bisnis dan Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur menilai ekonomi Aceh saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hal tersebut, Kata M Nur, bisa diukur dengan melihat daya beli masyarakat, pemasukan masyarakat dan tata kelola ekonomi masyarakat. Disamping itu, M Nur juga menyoroti soal kesehatan masyarakat Aceh, pasca berakhirnya dana Otonomi Khusus (Otsus), yang saat ini membiayai JKA.
“Masyarakat Aceh menaruh harapan besar kepada pemimpin Aceh untuk membawa mereka kepada kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Serta kebijakan- kebijakan Pemerintah Aceh yang berpihak pada masyarakat, maka dari itu perlu adanya pengawasan dari kebijakan eksekutif,” kata M Nur saat menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Koalisi NGO HAM di Ivory Caffe, Stui, Banda Aceh, Selasa (25/03/2025).
Kegiatan tersebut ikut menghadirkan dau narasumber lain yaitu Dr Farhan Zain, MA Deputi Umum BPKS dan Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista.
M. Nur menambahkan selain persoalan ekonomi, masih banyak kerja berat Pemerintah Aceh lainnya, seperti masalah pertambangan rakyat yang hingga saat ini belum selesai dengan masalah regulasi. Selain itu, belum lagi tentang pelabuhan bebas Sabang yang tak kunjung terlaksana sesuai harapan.
Dengan demikian, kata M Nur, dibutuhkan orang-orang di lingkaran Mualem, untuk membantu gubernur melakukan lobi politik dengan pemerintah pusat, terutama soal anggaran untuk penguatan ekonomi Aceh.
Sementara itu, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista menilai memang kondisi masyarakat kelas bawah hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi itu disebabkan karena perputaran ekonomi sedang lesu di Aceh.
“Kita inginkan adanya perbaikan kondisi Aceh dengan rencana-rencana strategis atas kebijakan yang pro rakyat untuk kemakmuran masyarakat Aceh,” ujarnya.
Dalam pemerintah yang baru berusia dua bulan ini, kata Khairil, Pemerintah Aceh harus berpikir keras untuk menyelesaikan persoalan yang ada termasuk masalah ekonomi, kesehatan dan persoalan Otsus Aceh. Caranya dengan menyakinkan pemerintah pusat melalui lobi politik, sehingga Aceh kembali mendapat tambahan dana Otsus.
“Jika tidak dipikirkan sekarang, maka akan menambah persoalan lainnya bagi Aceh kedepan. Misalnya ketika Otsus tidak bisa lagi membiayai JKA, ini orang sakit di Aceh mau berobat seperti apa nanti, apa enggak bakalan kacau ekonomi,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Umum BPKS, Dr Fajran Zain, menuturkan bahwa Pemerintah Aceh saat ini sedang terus bekerja untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama soal ekonomi.
Menurut Fajran, tidak ada Pemerintahan yang sempurna, namun masih terbuka lebar ruang untuk berdiskusi, terutama dengan Pemerintah Pusat, bagaimana membawa Aceh ini ke arah lebih baik.
Fajran menjelaskan bahwa Pemerintah baru Mualem-Fadlullah masih membawa program pemerintah yang lama. “Jadi di bulan-bulan pertama ini kami melihat DIPA 2025 melemahkan visi-misi pemerintah Mualem-Fadhullah.”Jadi apa yang kami lakukan hari ini adalah membantu pak Gubernur untuk mewujudkan keinginan Rakyat Aceh. Kita harus optimis masa depan Aceh akan lebih baik, ” tutup Fajran. (RA)
