JAKARTA (RA) – Ketua DPD Perempuan Indonesia Maju (PIM) Aceh, Prof. Adjunct Marniati, menghadiri pertemuan nasional organisasi perempuan yang digelar di pendopo kediaman Nannie Hadi Tjahjanto. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua Umum PIM, Lana Kuncoro, dan turut dihadiri oleh perwakilan PIM dari seluruh Indonesia, Kamis (17/4/2025).
Dalam pertemuan itu, Prof. Adjunct Marniati menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi perempuan di Aceh, termasuk kasus perdagangan manusia yang berhasil digagalkan saat hendak diberangkatkan ke Laos, serta tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Ia menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah daerah terhadap program pemberdayaan perempuan.
“Saat ini banyak organisasi perempuan yang sudah bekerja keras di berbagai bidang, namun tidak mendapat dukungan anggaran atau ruang koordinasi yang jelas dari pemerintah. Padahal, organisasi-organisasi ini bisa menjadi mitra strategis dalam menjalankan program-program prioritas, terutama terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujar Marniati.
Marniati juga mendorong agar pemerintah Aceh dapat mengundang seluruh organisasi perempuan untuk duduk bersama, bersinergi, dan memberikan masukan dalam penyusunan program maupun rancangan qanun (Raqan) yang menyentuh langsung isu-isu perempuan dan anak.
Ia juga menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen sebagai hambatan serius bagi terwujudnya kebijakan publik yang inklusif gender. “Perempuan sering kali tidak bisa menyuarakan kepentingan kaumnya secara maksimal di parlemen karena jumlah mereka masih sangat sedikit. Harus ada keterwakilan minimal 30% agar perspektif perempuan benar-benar diperhitungkan dalam pengambilan keputusan,” jelas Marniati.
Sementara itu, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Nanik, memberikan apresiasi kepada PIM atas kepeduliannya terhadap persoalan perempuan di daerah. Ia menegaskan bahwa Kowani akan memperjuangkan agar organisasi perempuan mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat. Kowani juga mendorong agar organisasi perempuan di seluruh daerah dapat bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, demi mendukung program pembangunan dan visi “Asta Cita” Presiden Prabowo. (ra/drh)
