RAKYAT ACEH | SIMEULUE – “bila bahan baku menu MBG dengan target 28.000 pack itu, semuanya dari hasil Sumber Daya Alam (SDA) kita, maka peredaran uang di Simeulue untuk persatu bulan mencapai Rp5 miliar. Untuk itu seluruh Camat dan Kades, dapat memamfaatkan peluang yang sangat cerah ini,” kata Bupati Simeulue. M. Nasrun Mikaris, Senin 21 April 2025.
Para Camat di 10 Kecamatan dan para Kades di 138 desa yang tersebar di Kabupaten Simeulue untuk dapat memamfaatkan peluang itu, disampaikan Bupati M. Nasrun Mikaris, dalam acara Musrembang RKPD Simeulue tahun 2026, yang digelar di aula Bappeda setempat, yang turut dihadiri Wabup Nusar Amin, DPRK serta unsur Forkopimda.
Masih menurut Bupati Simeulue, yang mengacu pada aturan untuk penyediaan bahan baku menu Makanan Bergizi Gratis (MBG), bahwa 80 persen bahan baku menu Program Presiden RI Prabowo Subianto, wajib berasal dari SDA dalam daerah. Sehingga dengan target yang direncanakan kedepan sekitar 28.000 pack untuk satu kali pemberian MBG di 10 Kecamatan, maka potensi peredaran uang mencapai Rp5 miliar.
Maka karena sangat besar dampak dari program MBG itu, para camat dan kepala desa serta masyarakat harus mengambil kesempatan tersebut, untuk memberdayakan setiap usaha yang berpotensi dapat meningkatkan perekonomian rakyat, baik itu dibidang usaha perkebunan, perikanan, peternakan dan pertanian serta potensi lainnya.
M. Nasrun Mikaris juga memberitahukan dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kabupaten Simeulue akan lounching program petani milenial, yang nantinya memberikan kontribusi bidang pertanian, karena petani milenial itu merupakan para generasj muda dariberbagai disiplin ilmu, yang nantinya mampu memproduksi gabah padi dan beras berkualitas untuk kebutuhan MBG dan kebutuhan konsumen dalam daerah.
Dalam kesempatan itu juga, mengingatkan para SKPK dan Badan Kantor di Pemerintahan Kabupaten Simeulue, harus satu visi misi yang dirancang dan direncanakan sehingga menjadi keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Simeulue tahun 2026.
“Para SKPK dan Badan Kantor, harus satu visi misi, apa yang dirancang maupun yang direncanakan dalam murembang ini. Sehingga nantinya menjadi satu ketetapan atau patokan dan meniadi keputusan bersama, sehingga dapat bekerja dengan nyaman, aman dan lancar tanpa kendala. Jadi saya rasa gak usah ada lagi reward dan punishment, sebab intinya kita bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegas Bupayi Simeulue.
Plt Kepala Bappeda Simeulue, Renil Muriansyah Putra, menyebutkan agenda Musrembang RKPD Simeulue tahun 2026, bersifat inklusif dengan melibatkan partisipatif semua pihak dan unsur yang ada dalam wilayah kepulauan, sehingga nantinya setiap keputusan shasil dari keputusan dan kepemilikan berasama dan hasilnya nanti 10-20 tahun kedepan dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Keputusan dari hasil Musrembang RKPD Simeulue tahun 2026 yang bersifat inklusif ini, nantinya dapat dirasakan mamfaatnya 10 tahun atau 20 tahun kedepan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Simeulue. (Ahi).
