RAKYAT ACEH | Washington – Amerika Serikat pada Senin (5/5) mendukung rencana Israel untuk mengambil alih pengiriman bantuan ke Gaza, sebuah tindakan kontroversial yang dikritik PBB karena bakal memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah itu setelah pemblokiran bantuan selama dua bulan.
“Akhirnya, langkah-langkah pengamanan diberlakukan. Israel tetap aman, Hamas tidak mendapatkan apa-apa, dan warga Gaza memiliki akses terhadap bantuan penting,” kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS kepada Anadolu, seraya menambahkan bahwa AS mengharapkan semua badan PBB dan internasional untuk beroperasi dalam kerangka kerja yang diusulkan pihaknya.
“Pemerintahan ini menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi warga Gaza, dan sebuah solusi kreatif seperti ini adalah bagian dari visi inspiratif Presiden (Donald) Trump,” tambah juru bicara tersebut.
Menurut sejumlah media AS dan Israel, Kabinet Keamanan Israel pada Ahad (4/5) mengesahkan rencana pengiriman bantuan bagi warga Palestian di wilayah perang Gaza melalui kontraktor keamanan swasta AS untuk membagikan bantuan langsung kepada tiap individu.
Washington Post juga melaporkan hal yang sama serta menambahkan bahwa rencana itu akan mulai dilaksanakan sebelum akhir bulan, kemungkinan segera setelah kunjungan Trump ke wilayah tersebut pada pertengahan Mei.
Laporan tersebut muncul di tengah pemberitaan tentang kelaparan dan kematian di antara warga Gaza, dampak dari kondisi minim atau tidak ada pasokan makanan serta medis atau obat-obatan penting.
Namun, rencana Israel tersebut mendapat tentangan dari PBB dan kelompok bantuan internasional, mengatakan hal tersebut melanggar prinsip kemanusiaan, sulit dilaksanakan secara logistik, dan dapat membahayakan warga sipil Palestina dan petugas kemanusiaan.
Ahad malam, tim Kemanusiaan PBB di Gaza mengatakan pihaknya “tidak akan berpartisipasi dalam skema apa pun yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan global yaitu ketidakberpihakan, independensi dan netralitas.”
Sementara kelompok perlawanan Palestina Hamas juga menolak rencana Israel tersebut dan menyebutnya sebagai “pemerasan politik” dan “pelanggaran hukum internasional.”
Sumber: Anadolu
ANTARA 2025
