HARIANRANYATACEH.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menyuarakan keprihatinannya atas pemangkasan anggaran komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Pemangkasan anggaran ini dinilai sangat berdampak pada nasib ratusan wartawan serta perusahaan pers yang kini tengah menghadapi masa-masa sulit.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, menegaskan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jumat (9/5/2025), bahwa pemangkasan anggaran tersebut bukan hanya mengancam kesejahteraan wartawan dan keluarga, tetapi juga berpotensi mempersulit kelangsungan hidup perusahaan pers daerah yang kini sedang berada di ambang krisis.
“Di tengah situasi sulit dan efisiensi yang kita alami bersama, Fraksi Partai Golkar mengajak kita semua untuk tetap mencurahkan perhatian terhadap pilar keempat demokrasi, yakni insan pers dan perusahaan pers daerah. Mereka sangat membutuhkan dukungan kita,” ujar Fajar Vesky.
Fajar menjelaskan, perusahaan pers dan wartawan kini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Di berbagai tempat, banyak pekerja media yang terpaksa berhenti dan dirumahkan akibat kondisi keuangan yang semakin terpuruk.
Di Kabupaten Limapuluh Kota, anggaran untuk komunikasi publik yang sebelumnya disalurkan ke Diskominfo dan OPD terpangkas akibat kebijakan efisiensi yang berlaku di tingkat nasional.
Mengingat dampaknya yang sangat besar, Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah daerah dapat lebih bijaksana dalam mempertimbangkan kebijakan pemangkasan anggaran ini.
Fajar meminta agar anggaran komunikasi publik tidak dikurangi, bahkan diharapkan bisa dipertahankan seperti tahun sebelumnya, mengingat pentingnya sektor ini dalam mendukung demokrasi dan pembangunan daerah.
Di samping melakukan kontrol sosial, kata Fajar, keberadaan wartawan dan perusahaan pers sangat berperan penting dalam menyebarluaskan informasi berkaitan program pemda agar diketahui masyarakat.
“Jika anggaran tidak bisa ditambah, setidaknya jangan sampai dikurangi. Anggaran untuk komunikasi publik sangat penting, tidak hanya untuk wartawan, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan media yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan dan demokrasi daerah ini,” tambah Fajar.
Fraksi Golkar juga menegaskan dukungannya terhadap berbagai program lain dalam APBD 2025, seperti program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), pengalokasian anggaran untuk P3K, guru mengaji, petugas Damkar, BPBD, serta Dinas Perhubungan.
Fajar menekankan, pemerintah daerah harus memberikan ruang bagi anggaran komunikasi publik untuk mendukung media dan pelaku media massa yang turut serta dalam memperkuat stabilitas daerah.
“Saatnya kita mendukung dan memberi ruang bagi anggaran komunikasi publik, karena ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan instansi di daerah. Ini juga akan mendukung kesuksesan program bupati dan wakil bupati terpilih,” tutup Fajar Vesky.
Fraksi Partai Golkar berharap kebijakan anggaran yang lebih bijaksana ini dapat segera diambil demi kemajuan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam sektor komunikasi dan media.(*)
