RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Aceh diundang Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dalam kegiatan sharing session pelaksanaan persiapan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK).
Kegiatan ini dibuka pelaksanaannya oleh Sekretaris BPMA, Muchsin, pada Rabu, 14 Mei 2025, di Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Muchsin mengatakan, sharing session ini dapat menjadi awal dalam mewujudkan budaya anti korupsi dan pelayanan publik prima, menuju tata kelola pemerintahan yang baik di instansinya.
Muchsin didampingi Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum, Irham M. Amin. Turut hadir pada pertemuan tersebut, Staf Bidang Kepatuhan Internal, Afrilian Perdana, Staf Bidang Pengelolaan Naskah Dinas, Kearsipan dan Pengadaan Internal, Martonoes, Staf Bidang Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Ida Apriani, Staf Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan SDM KKKS, Donny Fadli, dan Staf Bidang Tata Laksana Kesekretariatan dan Pengelolaan Data Kepegawaian, Muksalmina.
“BKKBN Aceh menjadi role model bagi kita dalam membangun ZI WBK . Entry meeting ini, menjadi titik poin sehingga kerja sama ini berlanjut sampai ZI WBK dan WBBM terwujud di Badan Pengelola Migas Aceh. Pesan saya nanti nya perlu diadakan sosialisasi ke Deputian lainnya, mereka perlu mendapatkan informasi terkait hal ini,” kata Muchsin.
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum, Irham M. Amin menambahkan, instansinya melihat BKKBN Aceh perjuanganya dalam meraih predikat ZI WBK penuh ketangguhan dan kesungguhan dengan ragam pengalaman yang banyak.
Menurut Irham, dengan ragam pengalaman yang banyak ini, maka BPMA berharap pertemuan dua instansi vertikal di Aceh ini, memberikan insight dan sesion berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana pembangunan ZI WBK.
“Harapan kami, kerjasama ini tidak sampai di sini aja, tetapi ke depan, Insya Allah instansi vertikal ini sama-sama memiliki tanggungjawab mensukseskan program pemerintah pusat di program kerja lainnya yang bisa di kolaborasi dan sinergikan,” ujar Irham.
Sementara dari Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Aceh, turut hadir Ketua Tim Kerja ZI WBK/WBBM dan SPIP, Fenny Silfia Putri, dan didampingi Early Prophita, Amrizal, dan Rifki Khairul Amri.
Pada kesempatan tersebut, Fenny mengatakan, instansinya dan BPMA pada sharing sesion ini dapat saling belajar dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam konteks reformasi birokrasi khususnya dalam implementasi pembangunan ZI WBK/WBBM.
“Pertemuan ini terjalin komunikasi dan relasi yang lebih baik antaf lembaga pemerintah pusah yang berada di daerah,” tutur Fenny.
Lanjut Fenny, materi utama yang menjadi topik dalam diskusi antar tim dari kedua instansi ini, porsinya lebih ditekankan pada upaya berbagi pengalaman praktis antar instansi, baik tentang tantangan yang dihadapi, pembelajaran dari kegagalan yang dialami, inovasi yang terus didorong dalam memudahkan kinerja dan layanan.
“Termasuk hasil positif yang dapat dipetik pada tahun keempat, BKKBN Aceh, yakni setelah melalui proses panjang penuh perjuangan dan kesabaran,” tuturnya lagi.
Selesai melakukan sharing pengalaman, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Aceh menyerahkan alat kampanye anti korupsi kepada pihak BPMA, sebagai simbol dukungan bagi BPMA dalam pencanangan pembangunan ZI WBK di wilayahnya.
Sebagaimana diketahui BKKBN Aceh pada akhir 2024 meraih predikat ZI WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang membawa BKKBN Aceh menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja atau instansi pemerintah yang telah memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan program reformasi birokrasi dan telah berhasil dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dalam memberikan pelayanan publik yang prima. (ril/hra)
