RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Abdul Kadir bersama Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Peninjauan Kesiapan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Provinsi Aceh yang pada Sabtu (8/2). Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI tersebut adalah melakukan pertemuan dengan unsur Pemerintah Aceh termasuk perwakilan puskesmas dan rumah sakit dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh dan stakeholder lainnya bertempat di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Aceh.
Turut mendampingi dari BPJS Kesehatan pada pertemuan tersebut, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah I, Asisten Deputi Kebijakan Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh.
Plh. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kestra Setda Aceh, Syakir yang membacakan sambutak Pj. Gubernur Aceh menyampaikan mengapresiasi Kunjungan Kerja Spesifik ini sebagai upaya peningkatan layanan Kesehatan kepada masyarakat. Terkhusus lagi Syakir mengatakan bahwa sesuai dengan Program Presiden dimana salah satu pilar utamanya adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
“Tujuan dari Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini tentunya tidak hanya untuk meningkatkan akses layanan Kesehatan bagi masyarakat namun juga untuk mendeteksi dini berbagai penyakit serta mencegah risiko penyakit. Kesehatan adalah investasi utama dalam pembangunan daerah oleh karena itu pemerintah daerah terus berupaya dan berkomitmen untuk mendukung implementasi PKG baik dari sisi kebijakan sampai pemanfaatan pelayanan Kesehatan di tingkat pertama yaitu pada puskesmas dan klinik pratama yang ada di Aceh,” ucap Syakir.
Syakir menambahkan, upaya dan komitmen lainnya dengan terus bersinergi Bersama BPJS Kesehatan, rumah sakit, serta sektor terkait lainnya agar pelaksanaan program ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Menurut Syakir, keberhasilan program ini memerlukan kesiapan yang matang, baik dari segi edukasi dan promosi kepada masyarakat, kesiapan tenaga medis, sistem digitalisasi layanan kesehatan, serta koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh, Putih Sari mengatakan kunker ini dilakukan dalam rangka memastikan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini bisa berjalan. PKG yang dicanangkan oleh Presiden tujuannya adalah untuk meningkatkan akses layanan Kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Program ini juga mendukung deteksi dini penyakit yang memang berisiko tinggi karena seperti kita ketahui di Indonesia tinggi angka kematian yang disebabkan karena deteksi awal yang terlambat sehingga yang seharusnya bisa dicegah. Jadi diharapkan dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini mampu menekan angka penyakit yang seharusnya penyakit tersebut dapat dicegah. PKG ini akan diselenggarakan hitungan hari yaitu pada tanggal 10 Februari mendatang,” jelas Putih Sari.
PKG ini menurut Putih Sari, nantinya dilakukan pemeriksaan berdasarkan siklus hidupnya mulai dari bayi, balita, anak, remaja, dewasa dan lansia sehingga perlu persiapan yang matang dan harus dilakukan sosialisasi dan edukasi tidaknya hanya kepada masyarakat tapi juga kepada tenaga medis dan kepada Lembaga lainnya. Dengan hadirnya Komisi IX hari ini, Putih Sari mengungkapkan yaitu untuk melakukan identifikasi jika kedepannya ditemui masalah dan hambatan dapat dilakukan penyusunan strategi untuk bisa memastikan program ini berhasil dan melihat kesiapan daerah dalam menjalan PKG bisa dapat dicari solusinya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Abdul Kadir menyampaikan Program PKG ini diperuntukan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang keaktifan kepesertaan di BPJS Kesehatan. Abdul Kadir mengharapkan semua peserta dapat menjadi peserta JKN dikarenakan jika setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan awal/skrining awal ditemukan menderita suatu penyakit, maka untuk tindak lanjut pengobatannya di puskesmas maupun di rumah sakit dan untuk mendapatkan rujukan tersebut diperlukan kepesertaan aktif JKN.
“Provinsi Aceh merupakan provinsi pertama yang menjadi pelopor Universal Health Coverage (UHC) dimana 98,44% penduduknya telah menjadi Peserta JKN non cut off, artinya meskipun iuran BPJS Kesehatannya belum dibayarkan selama penduduk Aceh bisa melakukan pendaftaran dan langsung aktif kepesertaannya. Oleh karena itu sedapat mungkin seluruh penduduk Indonesia yang melakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini telah menjadi Peserta JKN, sehingga tindak lanjut penyakitnya yang merupakan hasil skrining awal tersebut, dapat ditindak lanjuti oleh BPJS Kesehatan, disini lah peran BPJS Kesehatan dalam Program PKG ini,” kata Abdul Kadir.(rq)
