JAKARTA (RA) – Hadirnya Program Sekolah Rakyat merupakan kontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Program ini memberikan akses pendidikan gratis bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan karakter yang komprehensif, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menjalin kerja sama formal yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU), Selasa (11/3/2025).
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin menyatakan MoU Sekolah Rakyat antara kedua lembaga bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. “Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, cakupan pelaksanaan kerja yang tertuang dalam dokumen MoU tersebut, di antaranya mencakup kerja sama dalam pelaksanaan layanan dan pengembangan kesejahteraan sosial, pertukaran data dan informasi penerima manfaat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor pendidikan dan sosial.
Kedua kementerian akan berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan, termasuk pelatihan materi pengajaran keagamaan serta pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan Sekolah Rakyat dirancang sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis. Sedangkan Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan madrasah dan pesantren telah lama berperan dalam membangun karakter bangsa dan memberdayakan masyarakat miskin.
Berdasarkan laporan BPS terkait Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024, angka putus sekolah tahun ajaran 2023/2024 tercatat mengalami peningkatan di seluruh jenjang. Lalu, sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah. Berikutnya, data dari Kemendikbud pada Januari 2025 mencatat sekitar 730.703 siswa SMP dinyatakan lulus tapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Menurut Ujang, data di atas adalah sedikit fakta yang menjelaskan betapa kemiskinan sangat terkait dengan rendahnya pendidikan. Kemiskinan dapat berdampak secara multidimensional. Mulai dari rendahnya pendidikan, kesehatan, hingga anak-anak mudah terjerumus ke dalam dunia kriminalitas. Kemudian, tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, memicu pengangguran dan konflik sosial.
Oleh karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Seperti yang berulang kali disampaikan Presiden, Sekolah Rakyat akan membuka akses seluas-luasnya untuk anak-anak keluarga miskin, agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.
Kementerian Sosial menyiapkan dua model dalam pembangunan Sekolah Rakyat. Model pertama adalah revitalisasi aset, yakni menggunakan aset eksisting yang representatif dari Kementerian Sosial, pemda, perguruan tinggi, BUMN dan swasta. Renovasi dilakukan secara terbatas untuk melengkapi sarana/prasarana sekolah dan asrama. Model kedua adalah pembangunan baru di lahan seluas 5 hingga 10 hektar tanah milik pemda, perguruan tinggi, BUMN dan swasta. Bangunan baru berupa tower sekolah, tower asrama (putra/putri), gedung kantor dan perumahan guru. Fasilitas baru berstandar sekolah nasional, yakni tersedianya ruang terbuka hijau (RTH), sarana olahraga, klinik, tempat ibadah, dan laboratorium. (pco/drh)
