harianrakyataceh.com – Banjir bandang di beberapa daerah di Aceh diduga akibat penebangan hutan serampangan justru membuat rakyat semakin sengsara.
“Kondisi inilah yang terlihat sekarang di sejumlah daerah di Aceh,” ujar anggota Komisi IV Fraksi Gerindra DPR RI TA Khalid kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (14/1).
Khalid yang juga ketua Partai Gerindra Aceh ini menyebutkan apalagi saat ini pada musim penghujan ini sejumlah daerah baik di Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh
Utara semakin nyata banjir masuk ke kota karena lahan tidak mampu lagi menyerap air.
Bagaimana menekan tidak lagi menyebabkan banjir maka menurut TA Khalid harus menjaga keseimbangan baik izin kepada pengusaha untuk membuka lahan baru dengan pemerintah daerah dalam menjaga masyarakatnya.
Keduanya sama-sama penting. Namun perlu pengawasan bersama agar kondisi tetap stabil. Izin kepada pengusaha tidak boleh juga dihentikan dalam memasukkan pendapatan daerah.
Menurutnya moratorium penghentian penebangan dan pembukaan lahan baru di
seluruh harus ditinjau kembali. Sebab dalam prakteknya hutan tidak digarap tetapi kenyataan kayu semakin ditebang.
Perlu ada kerjasama dan mengawasi hutan semua kita agar masyarakat dan satwa terlindungi. “Saya melihat sepanjang jalan di kawasan pantai barat selatan hewan satwa mulai turun ke jalan.
“Saya sebagai anggota yang membidangi pengawasan hutan minta agar jaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan daerah.” Demikian TA Khalid. (imj)
