Oleh Dr Safrizal ZA MSi (Pj Gubernur Kalsel periode Februari-Agustus 2021)
Insya Allah, awal April 2022, umat Islam di seluruh dunia memulai menunaikan Ibadah Rukun Islam ketiga. Khusus di Aceh, jelang bulan Ramadhan diawali dengan hari mak meugang – di daerah lain disebut punggahan – yang mana pada hari itu warga beramai-ramai menyerbu pasar membeli daging lembu.
Hukum pasar pun berlaku, permintaan meningkat, stok terbatas yang berdampak pada harga meroket. Jadilah harga daging sapi atau kerbau di Tanoh Endatu pada hari itu menjadi harga daging termahal di dunia yakni di atas Rp 180 ribu/kg. Padahal jika menikmati sie meugang yang berasal dari daging beku yang diimpor dari Australia dan lain-lain, harga daging berkisar Rp70 ribu/kg. Dari sudut penjual, harga daging yang meroket menguntungkan bisnis peternakan. Sedangkan dari aspek pembeli (konsumen), harga yang naik 50%-100% ini tidak nyaman
Makna meugang itu itu bukan pada daging beku yang bentuknya seperti batu bata. Walaupun setiap hari makan daging yang dibekukan di kulkas, spesial pada hari meugang itu, ada dorongan untuk membeli sie meugang jelang puasa, jelang Hari Raya Idul Fitri, jelang Hari Raya Haji. Namun sejak beberapa dekade, Aceh selalu kekurangan pasokan lembu/kerbau untuk disembelih.
Sekedar kisah balik, saya ingat dulu pada tahun 1980-an, setiap malam belasan truk mengangkut kerbau atau sapi dari Aceh Besar ke Medan Sumatera Utara. Ternak itu dijejerkan di bak truk dengan mata ditutup pelepah pinah. Artinya Aceh pada masa itu memiliki stok ternak yang berlebihan sehingga dapat diekspor ke luar provinsi.
Berbagai cara bisa ditempuh oleh Pemerintah Aceh agar harga sapi tidak melonjak setiap tahun. Misalnya mengimpor daging sapi segar dari luar negeri, meningkatkan populasi sapi dan kerbau, membangun industri penggemukan ternak potong di berbagai kabupaten/kota yang bibit unggulnya diimpor dari luar negeri. bila hal itu terwujud, Pemerintah Aceh bisa intervensi setiap meugang agar harga sie meugang stabil seperti di daerah lain.
Bicara pemenuhan sie meugang, saya dalam kapasitas Pj Gubernur kalsel pada 2021 melaunching kolaborasi mengembangkan sisa lahan perkebunan sawit menjadi peternakan sapi yg dimotori Dinas perkebunan dan Peternakan Kalsel, yang disingkat dengan nama Siska kuintip. Dengan sinergis ini, Kalsel berencana swasembada sapi paling telat pada 2024. Pada era itu, kebutuhan daging sapi sudah bisa dipasok dari daerah sendiri.
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel mengembangkan integrasi sawit-sapi untuk mendorong multi manfaat dari perkebunan sawit dan peternakan sapi. Langkah konkret berbasis kemitraan tertuang dalam nota penandatanganan MoU perjanjian kerja sama yang Dita datangi didepan Gubernur dan pelaksanaan Program Integrasi Sawit Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel dengan 8 perusahaan perkebunan yang diadakan pada Juli 2021.
Pemda mengundang dan mengapresiasi 8 perusahaan yang bermitra dengan warga. Mereka adalah PT. Saka Kencana Sejahtera, PT. Citra Putra Kebun Asri, PT. Hasnur Cipta Terpadu, PT. Smart Tbk, PT. Gawi Makmur Kalimantan, PT. Candi Artha dan PT. Buana Karya Bakti. Melalui kerja sama ini, terwujud program percepatan swasembada sapi potong. Roadmap Kalsel jelas yaitu tidak lagi importir sapi, bisa memenuhi kebutuhan daging sapi untuk warga bahkan bisa menyuplai sapi ke luar daerah dan menjadi penyangga pangan ibukota Negara Baru.
Saya menaruh fokus pada bidang perkebunan sebab 1 dari 4 sektor penyumbang devisa terbesar Kalsel adalah sektor perkebunan sawit. Nah terkait percepatan swasembada sapi potong dieksekusi dengan integrasi sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma. Integrasi ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi kalsel melalui peningkatan produksi sapi dengan memanfaatkan lahan perkebunan sawit.
Ternak masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan digembalakan di bawah pohon sawit. Program Siska berfaedah pada pengolahan bahan pakan dari kebun sawit di mana ada 3 komponen utama yang bisa dioptimalkan dari lahan yaitu daun, pelepah, dan rumput yang bermanfaat untuk pakan utama sapi. Ini menjadi pertanian biosistem yang saling berkaitan dan saling menguntungkan satu dengan yang lain yang disebut simbiosis mutualisme. Prinsip Siska yakni sawit adalah tuan rumah dan sapi sebagai tamu yang baik tidak mengganggu tuan rumah dan tuan rumah yang baik mampu melayani tamu.
Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perkebunan, melalui program Siska, Pemprov Kalsel menargetkan pengembangan sektor peternakan paling banyak 2 ekor untuk tiap hektare kebun sawit sesuai Permentan no.105 /2014. Di Kalsel perkebunan sawit tercatat seluas 471 ribu hektare. Hingga 2021, populasi ternak sapi Kalsel mencapai 154 ribu. Sentra ternak terbesar di Kalsel di Kabupaten Tanah Laut menguasai 60% produksi ternak Kalsel. Ditargetkan, melalui program ini, akan ada penambahan populasi sapi di Kalsel satu juta ekor dalam lima tahun ke depan.
Pendek kata, melalui integrasi dan sinergis dapat membantu menurunkan angka pengangguran di Kalsel. Peternakan sapi yang dikembangkan akan menjalar pada pengembangan bisnis produk turunannya. Seperti bisnis pengolahan daging menjadi produk lain yang mampu menyerap tenaga kerja.
Jurus yang ditempuh Pemprov Kalsel yakni menggunakan limbah industri sawit, dan kelapa sawit untuk pakan. Penguatan infrastruktur untuk peternakan, penguatan pasok ternak dan hasil ternak, serta regulasi dan deregulasi. Dari sini ada korporasi antara pekebun dan peternak sehingga menghasilkan produksi sapi berbiaya rendah, meningkatkan produksi sawit, peningkatan pendapatan perkebunan. Kalsel telah menentukan batas waktu swasembada sapi melalui Program Siska. Arah perjalanan menurunkan harga sapi telah ditentukan.
Mengutip data tahun 2022, Aceh termasuk provinsi ke-8 yang memilik perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Urutannya masing-masing Riau (2.741.621 ha), Kalbar (2.017.456 ha), Kalteng (1.922.083 ha), Sumut (1.373.273), Kaltim (1.254.224 ha), Sumsel (1.191.401 ha), Jambi (1.034.804 ha) Aceh, 487.526 ha), Kalsel (471.264 ha), dan Sumbar (379.662 ha).
Berdasarkan data dia tas maka, Aceh memiliki kebun lebih luas dari Kalsel. Insya Allah Aceh mampu swasembada daging pada beberapa tahun jika komit ala Siska diterapkan di Tanoh Endatu dengan penyesuain dengan kearifan lokal di daerah masing-masing.
Saya kira, peternak sapi di Aceh bisa dimagangkan di Kalsel atau kita undang kalsel mendampingi. Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan pengambil keputusan di provinsi serta kesungguhan penduduk mengembangkan amanah ini. Di bumi Tjoet Nja Dhien ini ada ratusan perkebunan sawit milik BUMN atau swasta yang setelah saya hubungi, mereka mendukung program ini. Sebut saja pengusaha kebun sawit asal Aceh Bapak Joefly Joesoef Bahroeny dan lain-lain yang dengan senang hati mau bermitra dengan warga. Nah kalau kita sepakat, kita bawa Siska ke Aceh. (ra)
