Ketergantungan Ekonomi Pada Kekuasaan Politik

Oleh: Syahrol Ramadhan

Ketergantungan ekonomi pada kekuasaan politik merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat terjadi ketika kekuasaan politik yang sedang berkuasa dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi dan kepentingan korporat.

Ketergantungan ini dapat mengancam stabilitas ekonomi di lingkungan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan sosial jika tidak ditangani dengan baik. Hubungan ketergantungan ini lahir dari upaya mempertahankan kekuasaan politik sang aktor politik untuk menjaga hubungan baik dengan para korporat.

Di satu sisi, kebijakan publik harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pada realita nya kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan korporat yang saling terkait. Para politisi dan pejabat publik selalu berusaha mempertahankan kekuasaan politik mereka dengan memenuhi tuntutan dan kepentingan para pemilik modal.

Di sisi lain, korporasi seringkali menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik dan keputusan politik. Hal ini terlihat jelas ketika korporasi besar mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya, pembiayaan, dan peraturan pemerintah yang menguntungkan mereka. Dalam hal ini, kepentingan korporat dapat mengalahkan kepentingan publik, sehingga menghasilkan ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Asas kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi pancasila sebagai acuan bangsa menganjurkan pemerintah untuk mengedepankan asas-asas keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh kalangan masyarakat.

Namun, menjadi polemik tersendiri apabila keadilan yang seharusnya didapat oleh masyarakat malah di-eksploitasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam mendulang keuntungan peribadinya. Ketergantungan ekonomi pada kekuasaan politik dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang efektif untuk memisahkan kepentingan politik dan korporat. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, perlu juga dibangun mekanisme pengawasan dan pemantauan yang kuat untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak dipengaruhi oleh kepentingan korporat dan politik. Ini dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan integritas dalam kepemimpinan publik serta memperkuat lembaga pengawas dan anti-korupsi.

Pemerintah dapat mengambil beberapa tindakan untuk mengatasi ketergantungan ekonomi pada kekuasaan politik dan memisahkan kepentingan publik dengan kepentingan korporat.

Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan publik, memperkuat regulasi terhadap kegiatan korporasi dan pemerintah harus memastikan mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan korporat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan ekonomi pada kekuasaan politik merupakan masalah yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah. Untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial, penting bagi kebijakan publik untuk diarahkan pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan korporat dan politik yang sempit.

Penulis, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, USK Banda Aceh.