Harianrakyataceh.com, JAKARTA – PDI Perjuangan menjadi salah satu partai pengusung Irwandi Yusuf saat Pemilihan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 2017. Namun, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memastikan diri tak akan membantu Irwandi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Terhadap mereka yang kena OTT kami tidak memberikan bantuan hukum,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Andreas Pareira Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/7).
Legislator PDIP itu menambahkan, partainya sudah berkali-kali mengingatkan para kadernya yang duduk di eksekutif ataupun legislatif untuk menjauhi korupsi. Karena itu, PDIP memilih tak mau memberikan advokasi kepada kepala daerah usungannya yang dijerat KPK.
“Partai selalu mengimbau kemudian menginstruksikan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif. Tapi ketika itu terjadi ya tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.
Lebih lanjut Andreas menyayangkan masih adanya kepala daerah yang terjaring OTT KPK. “Sangat disayangkan bahwa dalam kapasitas sebagai gubernur dan figur tokoh masyarakat Aceh, ternyata Pak Irwandi tertangkap dalam OTT,” kata Andreas.
Sebelumnya, KPK menangkap Irwandi dan Bupati Bener Meriah Ahmadi beserta delapan pihak swasta dalam sebuah OTT, Selasa (3/7). KPK menduga ada suap ke Irwandi.(boy/jpnn)
