JANTHO (RA) – Masyarakat di desa di Provinsi Aceh mulai dibuka wawasannya mengenai isu-isu kependudukan dan diharapkan disaat membuat perencanaan pembangunan desa dapat lebih menyentuh kepada pembangunan kualitas masyarakat baik sebagai objek maupun subjek dari pembangunan itu sendiri.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Aceh, Drs Sahidal Kastri MPd, saat menghadiri peluncuran Pojok Kependudukan pada kegiatan Sosialisasi Pembekalan Pendidikan Kependudukan, Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan di Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (26/7).
Kegiatan ini diluncurkan oleh Camat Ingin Jaya, M Kamil Zuhri SStp MSi, Sekdes Bineh Blang, Jufran Djohan, Kabid Pengendalian Penduduk (Dalduk), Irma Dimyati SE MSi, OPD KB Aceh Besar, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan dosen pembimbing dari UIN Ar-Raniry.
“Jadikan pelaksanaan Pojok Kependudukan di desa ini berkesan dan merubah minsed masyarakat yang selama ini masih beranggapan bahwa program kerja BkkbN terkait dengan jumlah anak dan alat kontrasepsi.
Masyarakat harus mengetahui sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, visi kita yaitu mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sebagaimana mandat Presiden Jokowi yaitu berkaitan pada Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga atau yang dikenal KKBPK,” jelas Sahidal.
Pojok Kependudukan dipercaya BkkbN melalui MoU dibentuk oleh mahasiswa Kuliah Pengandian Masyarakat (KPM) UIN Ar-Raniry yang merupakan perpajangan tangan BkkbN dalam menyampaikan program KKBPK kepada masyarakat desa khususnya di Kampung KB.
“Kependudukan yang sangat kita perhatikan memiliki dua aspek, masyarakat sebagai pelaksana dan sasaran dari pembangunan oleh karena itu yang BkkbN bangun di desa masalah kualitas bukan kuantitas. Jadi tidak perlu lagi kita perdebatkan lagi tetang anggapan yang salah itu. BkkbN Aceh juga dalam menjalankan program kerjanya sesuai kearifan lokal Aceh yaitu Syariat Islam,” sebut Sahidal.
Menurut Sahidal, BkkbN memperkuat pondasi keluarga dengan kualitas agar jangan sampai keluarga di Aceh lemah iman, ilmu, fisik, dan ekonomi. Sahidal berharap mahasiswa KPM UIN Ar-Raniry dapat bersinergi dengan perangkat gampong, tokoh masyarkat dan tokoh agama, supaya menggali potensi yang ada di sini.
“Seperti Paud yang sudah ada di sini dibantu diaktifkan terus. Jika belum ada kelompok Bina Keluarga Balita (BKL), bentuk, jika sudah ada kita banyakkan frekuensi kegiatan yang berkait dengan pembinaan sehingga para orangtua memahami pola asuh yang baik dan bagaimana menjadi orangtua hebat. Karena sasaran BKB adalah para orangtua yang miliki balita, sehingga memiliki wawasan tentang itu,” ucapnya.
Camat Ingin Jaya, M Kamil Zuhri, menyambut baik dengan dibentuknya Pojok Kependudukan di desa di kecamatannya yang rencananya ada enam desa akan di-launching. “Di sini ada 50 desa.
Saya berharap tidak hanya enam desa di Ingin Jaya saja, tetapi kalau bisa BkkbN juga membentuk di 50 desa. Karena penting masyarakat kami memiliki wawasan kependudukan melalui buku-buku bacaan terkait yang disediakan di Pojok Kependudukan sebagai pustaka mini desa. Sehingga dalam perencanaan pembangunan desa tidak saja menyentuh pembangunan fisik saja tetapi juga non fisik yaitu kualitas masyarakat,” ucapnya.
Tahun 2018, Perwakilan BkkbN Aceh akan membangun Pojok Kependudukan di desa sebanyak 20 desa di kecamatan di Aceh Besar yang bekerjasama dengan perguruan tinggi di Aceh. Sebanyak 20 paket itu 12 Pojok Kependudukan akan dilaksanakan di Kecamatan Ingin Jaya dan Kutabaro (masing-masing 6 desa) melalui kerjasama dengan mahasiswa KPM UIN Ar-Raniry, dan 8 desa lagi di kecamatan Aceh Besar lainnya melalui kerjasama dengan Umuha. (ril/bai)