TAKENGON (RA) – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Aceh mengelar Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Melalui GenRe (Generasi Berencana) Ceria Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di Lapangan Kampung Atu Lintang, Kecamatan Atu Lintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu (30/3) lalu.
Kegiatan terakhir Bidang KSPK (Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga) ini dibuka oleh Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar dan dihadiri Deputi KB-KR BKKBN, Dwi Listyawardani, anggota Komisi IX DPR RI Dapil Aceh, Khaidir Abdurrahman, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Sahidal Kastri dan sejumlah pejabat dijajarannya, Ketua umum BP4 Aceh, A Gani Isa, Kepala OPD KB Ateng, Alam Syuhada, para camat, para reje (kepala desa) dan 250 lebih masyarakat.
Shabela mengatakan, Pemkab Aceh Tengah mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berjalan di sini.
Karena menurut Shabela, pemerintah menginginkan program Pembangunan Kelurga khususnya dapat berjalan dengan baik di sini, sehingga program tersebut ‘melahirkan’ generasi yang sehat dan cerdas.
Begitu pun halnya dengan pencegah stunting. Kabupaten Aceh Tengah, kata Sabela, termasuk dalam 100 kabupaten dan kota di Indonesia yang perlu perhatian dan penanganan khusus terkait stunting.
“Strategi utama yang harus kita kembangkan adalah bagaimana memberi pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga 100 hari pertama kehidupan. Untuk itu kami mohon dukungannya,” kata Shabela.
Lanjutnya, berikut juga pola asuh anak dan faktor lainnya yang harus terus dijalankan secara berkesinambungan untuk mengatasi stunting dimasa yang akan datang.
Deputi KB-KR BKKBN, Dwi Listyawardani mengatakan, program Pembangunan Keluarga tahun depan akan menjadi program prioritas BKKBN di dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
Untuk itu, Dwi berharap, dukungan semua pihak dalam mensukseskan program tersebut karena program Pembangunan Keluarga menyentuh semua aspek persoalan kependudukan.
“Mari sama-sama kita membangun masyarakat dengan membangun kemitraan dengan dinas terkait. Mari kita ajak semua petugas yang ada, baik di Dinas Pendidikan, guru, Dinas Kesehatan, bidan, Kemenag, peyuluh agama, dan mitra BKKBN lainnya, untuk sama-sama bahu membahu mensukseskan program KKBPK tersebut,” kata Dwi.
Menurut Dwi, pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan BKKBN dalam pelaksanaan Program KKBPK yg dilaksanakan secara konkuren dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Tahun ini Dana Alokasi Khusus (DAK) telah kita plotkan ke daerah dengan harapan dapat membantu pelaksanaan program KKBPK di daerah. Di Aceh Tengah DAK diplotkan tahun ini hampir mencapai lima miliar rupiah, satu miliar lebih untuk fisik dan sisanya non fisik. Semoga DAK dapat dioptimalkan,” sebut Dwi.
Sementara itu, Sahidal Kastri mengatakan, sejak empat tahun lalu, setiap tahun Komisi IX DPR RI ikut membantu mensosialisasi program KKBPK. Tahun ini kata Sahidal, ada 18 titik dilakukan, Sosialisasi, Advokasi, dan KIE Program KKBPK 12 titik, dan enam titik Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Melalui GenRe Ceria.
“Hari ini terakhir dilakukan di Aceh Tengah. Sosialisasi ini dimulai sejak 10 Maret lalu di Aceh Tamiang. Selain Aceh Tamiang dan Aceh Tengah, kegiatan yang sama juga dilakukan di Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Bener Meriah,” kata Sahidal.
Pada Sosialisasi Pembangunan Keluarga Melalui GenRe Ceria di Aceh Tengah dilakukan penandatangan kerjasama antara OPD KB Aceh Tengah dengan Kemenag dalam hal ini penyuluh agama, tentang Kursus Calon Pengantin. (ril/bai)
