JAKARTA (RA) – Pemerintah memastikan persoalan antara warga lokal dengan pendatang di Wamena, Papua, telah selesai. Secara prinsip kondisi stabilitas nasional maupun daerah di Wamena telah aman.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Menteri dalam negeri (Mendagri) yang juga Plt Menkumham Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (7/10). “Saya kira isu soal warga pendatang sudah tidak ada,” ujar Tjahjo.
Hari ini, kata dia, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian juga telah bertolak ke ibukota Kabupaten Jayawijaya itu untuk memastikan stabilitas keamanan di Wamena.
Namun, meski situasi dan kondisi telah berangsur membaik, Tjahjo mempersilakan kepada warga pendatang untuk meninggalkan Wamena dan kembali ke daerah asalnya. Menurut dia, setiap warga pendatang memiliki hak untuk tinggal dan mencari nafkah di berbagai daerah di Tanah Air.
“Tak masalah. Apapun setiap warga negara itu punya hak untuk dia tinggal di mana mencari nafkah di mana dari Sabang sampai Merauke,” paparnya.
Lebih lanjut, mantan Sekjen PDIP itu mengatakan, aktivitas tata kelola pemerintahan di Wamena yang untuk sementara di pusatkan di Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Jayawijaya telah berjalan kendati belum maksimal.
Perputaran roda ekonomi di wilayah tersebut juga masih terus dipulihkan. Tjahjo menyebut proses pemulihan ekonomi di Wamena akan dikerjakan secara bertahap.
Kerusuhan terjadi di Wamena, pada Senin (23/9), menyebabkan 33 orang meninggal dunia, baik warga pendatang maupun warga Papua. Massa merusak dan membakar ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta di daerah tersebut.
Tercatat, sebanyak 1.010 unit rumah, kantor, dan kendaraan dibakar massa atau dirusak saat kerusuhan di Wamena pada 23 September 2019. Angka ini merupakan data resmi dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Minggu (6/10), mengatakan jumlah itu sudah termasuk kios serta ruko milik warga.
“Perumahan, kios, ruko dan kantor pemerintah itu sekitar 787 unit. Untuk kendaraan, dirinci sebanyak 122 untuk mobil dan 101 unit sepeda motor,” kata Bupati Jhon. (Jawa Pos)
