class="post-template-default single single-post postid-25015 single-format-standard wp-custom-logo" >

Menu

Mode Gelap
Pj Keuchik Belum Dicopot, Kisruh Tumpok Teungoh Belum Berakhir Ilmuwan Berhasil Kembangkan Otak Simpanse Tercanggih Ratusan Tenaga Non-ASN Desak Diangkat P3K Penuh Waktu DPR Aceh Segera Panggil BKA PNL dan PGE Sepakat Pengembangan SDM Migas Unggul Pj Wali Kota dan Kapolres Lhokseumawe Ikut Vicon Rakor Ketahanan Pangan 2025

UTAMA · 3 Jan 2020 22:45 WIB ·

Ketua DPD RI Siap Perjuangkan Perpanjangan Otsus Aceh


 Ketua DPD RI Siap Perjuangkan Perpanjangan Otsus Aceh Perbesar

BANDA ACEH (RA) – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh menyatakan siap memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh terkait keingingan untuk memperpanjang program Dana Otonomi Khusus (Otsus), dengan syarat dilakukan tranparansi dan evaluasi demi sepenuhnya kepentingan masyarakat Aceh.

Demikian disampaikan LaNyalla di depan Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Pendopo Gubernur Aceh, Kamis (2/1/2020) malam.

Sebab, menurut LaNyalla, ada beberapa aspirasi dari masyarakat Aceh yang ia terima terkait dengan program dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027 itu.

Salah satunya adalah adanya pertanyaan mendasar, yaitu mengapa sejak 2008 dana Otsus bergulir, Aceh masih berkutat dengan masalah kemiskinan dan problem sosial? “Ini fakta empirik yang bisa kita baca di statistik. Kami juga mendengar beberapa kritik dari masyarakat dan studi dari Bank Dunia yang menilai penggunaan dana Otsus belum optimal. Ini tentu harus kita sikapi sebagai masukan bagi kita semua,” ujarnya.

LaNyalla hadir didampingi empat Senator asal Aceh, masing-masing; Fachrul Razi (Wakil Ketua Komite I), Abdullah Puteh (Wakil Ketua Komite II), Muhammad Fadhil Rahmi (Wakil Ketua Komite III), dan Sudirman (Wakil Ketua Komite IV). Turut mendampingi Senator asal Lampung Ahmad Bastian dan Bustami Zainuddin, serta Awang Ferdian Hidayat, Senator asal Kalimantan Timur.

Dalam paparannya, LaNyalla di depan para tamu undangan, meminta empat Senator asal Aceh mengawal apa yang menjadi keinginan masyarakat Aceh. Karena prinsipnya, DPD pasti berpihak ke daerah. Tetapi tentu dengan memberi solusi terbaik. “Kalau perlu, DPD RI bisa membentuk Pansus Otsus Aceh, sebagai bagian dari menyongsong berakhirnya program tersebut. Tetapi tentu dengan syarat dilakukan evaluasi yang muaranya untuk kepentingan Aceh yang lebih baik,” tukasnya.

Ditambahkan mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu, Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan dana Otsus harus ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Pemberdayaan ekonomi rakyat. Pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. “Di lapangan angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Begitu juga angka stunting. Ini sisi yang perlu dilakukan evaluasi, sebelum bicara soal perpanjangan program,” pungkasnya.

Senada dengan LaNyalla, Senator Abdullah Puteh maupun Fachrul Razi serta Sudirman secara terbuka menyatakan siap mengawal dan akan berdiri di sisi kepentingan masyarakat Aceh.

“Tentu kami sebagai wakil daerah akan dan wajib berpihak ke daerah dan mencarikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami daerah di Jakarta. Nanti tinggal tugasnya Ketua DPD, Pak LaNyalla yang bicara sama Presiden Jokowi apa solusi dari kita,” tegas Puteh.

Sementara itu Plt. Gubernur Aceh mengaku berharap besar kepada DPD RI untuk juga memperjuangkan agar Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dapat optimal melakukan tugasnya sebagai jelmaan “SKK” Migas di Aceh, agar manfaat keberadaan sumber daya migas di Aceh dapat optimal dinikmati masyarakat Aceh.

“Kita masih menunggu keputusan Menteri ESDM terkait keinginan Pemerintah Aceh melalui BUMD kami untuk meneruskan pengelolaan sumur minyak Blok B, yang sampai hari ini masih proses pembicaraan. Ini yang ingin kami dibantu,” tandas Nova.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI dan rombongan, Kepala BPMA, Teuku Muhammad Faisal menyampaikan aspirasi agar DPD RI membantu beberapa hal yang dirasa masih menjadi kendala optimalisasi kerja BPMA. Di antaranya untuk menyinergikan PP 23 Tahun 2015 dengan aturan-aturan migas yang sebelumnya sudah ada.

Mulai dari Peraturan Pemerintah, Kepmen dan Permen. Serta keterbatasan anggaran dan infrastruktur BPMA untuk menjalankan tugas pengelolaan dan pengawasan sumber daya migas di Aceh.

Selain bertemu Plt. Gubernur Aceh dan Kepala BPMA, Ketua DPD RI dan jajaran juga diterima di Kampus Universitas Syiah Kuala dalam acara ramah tamah bersama akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Aceh, termasuk UIN Ar-Raniry. Dalam kesempatan itu, LaNyalla menyerap beberapa aspirasi, di antaranya masih adanya gap antara perguruan tinggi di Jawa dan luar Jawa terkait pembinaan dari Pemerintah Pusat.

Senator asal Aceh Muhammad Fadhil Rahmi yang membidangi sektor pendidikan mengaku siap menindaklanjuti aspirasi dan laporan dari para akdemisi asal Aceh tersebut. (ra)

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

Comments are closed.

Baca Lainnya

KPIA Silaturahmi ke Wali Nanggroe Aceh

15 January 2025 - 21:52 WIB

Pj Keuchik Belum Dicopot, Kisruh Tumpok Teungoh Belum Berakhir

15 January 2025 - 20:01 WIB

Ketua DPRA Serahkan Berkas Pengesahan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih ke Wamendagri

15 January 2025 - 18:13 WIB

Ketua KIP Aceh Bertemu Wamendagri

15 January 2025 - 18:07 WIB

Tenaga Non-ASN Pemerintah Aceh Desak Kepastian Pengangkatan sebagai PPPK Penuh Waktu

14 January 2025 - 16:37 WIB

Tenaga Non ASN R2 dan R3 Demo Kantor Bupati Aceh Utara, Tuntut Diangkat PPPK Penuh Waktu

14 January 2025 - 09:16 WIB

Trending di LHOKSEUMAWE