HARIANRAKYATACEH.COM – Koordinator Guru Honorer Provinsi Aceh, Abdul Hadi, meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama untuk lebih memperhatikan nasib para guru honorer.
Hal itu disampaikan Abdul Hadi merespons aspirasi disampaikan para guru yang tergabung dalam Guru Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK 35+) pada kegiatan koordinasi Kordinator Guru PAI se-Provinsi Aceh, Minggu (28/3) di Meureudu, Pidie Jaya.
“Saya selaku koordinator guru PAI di Provinsi Aceh merasa prihatin sekali dengan keluh kesah guru PAI yang sudah lama mengabdi pada negara namun tidak diperhatikan, “ ujar Abdul Hadi yang juga Koordinator Guru PAI se-Provinsi Aceh ini, Minggu (28/3).
Seharusnya, kata Abdul Hadi, pemerintah dapat mengutamakan langkah tabayun atau melirik terlebih dahulu kepada guru honorer yang non katagori yang selama ini seperti rumah tanpa tangga, yang hidup di dua alam.
Lebih lanjut, Abdul Hadi meyakinkan, satu upaya dari sekian juta guru honorer yang ingin mengalami perubahan mendapatkan PNS tanpa tes atau bisa ikut P3K untuk dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang sudah bertahun – tahun mengabdi pada Negara, khususnya guru yang ada di seluruh Aceh.
Sebab, masih minimnya gaji yang diterima dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup keseharian.
“Ini hal yang ironis di tengah pekerjaan yang mulia sebaga tenaga pendidik. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa dan banyak mencetak generasi bangsa. Guru harus diberikan kesejahteraan yang layak agar dapat mencetak generasi yang unggul dan mampu bersaing dengan negara lain,” pungkasnya.
Sementara panitia pelaksana kegiatan koordinasi Kordinator Guru PAI se-Provinsi Aceh, Fuji Rizki berharap agar Kemendikbud Kemenag serta Dinas Pendidikan setempat dapat memperhatikan permasalahan para guru honorer dengan mengedepankan para guru yang sudah bertahun tahun mengabdi.
“Saat ini Indonesia khususnya di Aceh masih banyak sekali guru honor yang umurnya diatas 35 tahun tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, apakah kami yang dinobatkan sebagai pahlawan tanpa jasa ini, akan terus seperti ini tanpa reward dari pemerintah.” Demikian pungkas Fuji Rizki. (ra)
