HARIANRAKYATACEH.COM – Sejumlah persoalan muncul pada H-1 Pemilu 2024. Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, terjadi perusakan surat suara. Hal itu berimplikasi pemungutan suara tidak bisa sesuai jadwal.
Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, sejumlah logistik pemilu di Paniai memang rusak.
Itu terjadi lantaran ada kesalahpahaman dalam menilai formulir C1. Sejumlah pihak menilai C1 palsu karena tidak ada hologram. Padahal, di Pemilu 2024, hologram tidak lagi dipakai karena sudah ada teknologi barcode.
Karena banyak logistik yang rusak, memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan susulan. ”(Alasan yang digunakan) mungkin ketersediaan surat suara dan mungkin situasi di daerah tersebut,” ujarnya kemarin (13/2).
Di Kota Tarakan, pendirian belasan TPS di dua kelurahan di Pantai Amal-Karang Anyar yang berada di wilayah milik TNI-AL tak mendapat izin dari panglima TNI. Dilansir dari Radar Tarakan, pihak KPU berinisiatif untuk memindahkan 10 TPS Pantai Amal itu ke lokasi alternatif.
Kadispen Lantamal XIII Tarakan Letkol Amja Gultom mengatakan, TNI-AL pada prinsipnya akan tetap netral. Pihaknya sebelumnya menyarankan untuk mencari lokasi alternatif bagi TPS yang masih berada di area militer.
Coblosan Luar Negeri
Kisruh juga terjadi dalam pemungutan suara di luar negeri. Di Hongkong, kemarin (13/2) puluhan ribu WNI gagal nyoblos di TPS akibat gagalnya KPU melalui PPLN mempersiapkan proses pemungutan suara. Migrant CARE menyebut sekitar 70 ribu WNI gagal menyalurkan hak suaranya.
Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengungkapkan, ada banyak masalah yang dihadapi para PMI (pekerja migran Indonesia) di Hongkong dalam proses menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. Mereka tiba-tiba tidak diperkenankan nyoblos di TPS lantaran disebut masuk list DPT yang memilih lewat metode pos. Padahal, sejak awal mereka terdaftar untuk bisa langsung memberikan hak suara di TPS. ”Tapi, sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada teman-teman pekerja migran,” ungkap Wahyu yang tengah berada di Hongkong untuk memantau langsung jalannya Pemilu 2024.
Wahyu mencium adanya keanehan. Sebab, tiba-tiba jumlah TPS dikurangi, dari awalnya akan dibangun 30-an TPS, hanya terealisasi 4 TPS.
Sementara itu, meski di luar negeri lebih dulu melaksanakan pemungutan suara, KPU menegaskan bahwa proses penghitungan akan dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri. Hal itu merespons adanya sejumlah kabar dipublikasikannya hasil pemungutan suara di luar negeri.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan, di luar negeri pemungutan suara memang dilakukan lebih awal. Hal itu dimungkinkan undang-undang untuk mengantisipasi luasnya cakupan pemilihan.
Meski demikian, penghitungan suara tidak boleh dilakukan lebih dulu. ”Penghitungan suaranya bersamaan dengan yang ada di dalam negeri,” ujarnya.
Karena itu, jika ada informasi yang menampilkan hasil pemungutan suara di luar negeri saat ini, dipastikan itu informasi keliru. ”Itu harus diabaikan karena penghitungan suaranya belum dimulai,” imbuhnya. (far/idr/mia/lim/c7/fal)
