RAKYAT ACEH | JANTHO – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar, Anita menyampaikan ketersediaan obat di fasilitas kesehatan khususnya di puskesmas merupakan hal yang penting. Hal ini disampaikan Anita dihadapan Kepala Puskesmas se Kabupaten Aceh Besar dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada kegiatan Monitoring Evaluasi Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Bulan Pelayanan Januari-Maret 2024 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Kamis (2/5).
“Ketersediaan obat adalah hal yang penitng untuk dipenuhi khususnya di puskesmas agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Oleh karena itu kami berharap agar setiap Kepala Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar untuk dapat melaporkan kepada Dinas Kesehatan obat apa saja yang hampir habis ketersediaannya di puskesmas masing-masing supaya dapat kami tindak lanjuti segera sehingga tidak terjadinya putus obat,” ungkap Anita.
Hal yang sama juga kata Anita mengenai ketersediaan alat kesehatan serta sarana dan prasarana. Terhadap pemenuhan alat kesehatan dan alat kesehatan apa saja yang rusak menurut Anita, selain disampaikan kepada Dinas Kesehatan juga untuk dapat dilaporkan pada Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kementerian Kesehatan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya untuk ditindaklanjuti terhadap ketersediaan alat kesehatan serta sarana dan prasarana.
“Dengan adanya pertemuan ini, kami berharap puskesmas yang ada di Aceh Besar dapat lebih baik dan sukses. Terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang selalu memfasilitasi dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui Program JKN, semoga kita semua termasuk dari fasilitas kesehatan khususnya puskesmas dapat diberikan kelancaran dalam bertugas sehingga dapat terus membantu masyarakat di Kabupaten Aceh Besar,” harap Anita.
Pada kesempatan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Neni Fajar dalam paparan materinya menyampaikan bahwa besaran tarif kapitasi ditentukan berdasarkan kriteria teknis SDM, sarana dan prasarana yaitu mulai dari ketersediaan dokter atau rasio dokter dibandingkan dengan peserta terdaftar. Kemudian kriteria lainnya kata Neni yaitu lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan.
“Khusus mengenai ketersediaan dokter di puskesmas se Kabupaten Aceh Besar masih perlu dilakukan maping ulang agar didapati pemerataan ketersediaan dokter disetiap puskesmas yang nantinya akan berpengaruh pada pendapatan puskesmas yang bersumber dari pembayaran kapitasi. Untuk itu mohon bantuan dari Kepala Dinas Kesehatan dan IDI untuk melakukan peninjauan kembali terhadap pemenuhan ketersediaan dokter disetiap puskemas,” ungkap Neni.
Mengenai ketersediaan obat, Neni menyambut baik apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar. Ia berharap ketersediaan obat ini menjadi perhatian bersama karena terkait obat ini adalah urgent sehingga tidak ada kendala masyarakat maupun peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan di puskesmas.
“Masyarakat yang mengakses layanan di fasilitas kesehatan khususnya puskesmas setelah dilakukan pemeriksaan yang memerlukan obat namun obat tidak tersedia maka ini akan menjadi sebuah permasalahan. Oleh karena itu memastikan ketersediaan obat ini ini menjadi perhatian bersama agar peserta tidak terkendala dalam akses layanan kesehatan,” jelas Neni.
Selain itu, Neni menambahkan ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar puskesmas dapat mencapai Kinerja Berbasis Kompetensi (KBK) yaitu tercapainya Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali. Untuk pemenuhan angka kontak, Neni mengimbau jika ada peserta yang datang berkunjung atau melakukan konsultasi dalam keadaan sehat atau kontak sehat dan jika ada konsultasi/ kontak tidak langsung misalnya dari media sosial seperti whatsapp maka dapat dilakukan sebagai angka kontak sehingga komponen angka kontak ini terpenuhi.
“Apresiasi kepada 6 puskesmas di Kabupaten Aceh Besar yang secara konsisten dari bulan Januari hingga Maret tercapai Kinerja Berbasis Kompetensi (KBK) 100% yaitu Puskesmas Lhoknga, Darussalam, Suka Makmur, Darul Kamal, Blang Bintang dan Kuta Malaka. Agar dapat dipertahankan dan bagi 22 puskemas lagi untuk dapat meningkatkan capaian KBK nya,” ucap Neni.(rq)
