BANDA ACEH – Sebagai bagian dari rasa syukur dan kebahagiaan, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar menjamu para Ketua Partai Koalisi dalam sebuah diskusi santai pada Minggu (15/12) sore di Meuligoe Wali Nanggroe di Kawasan Lampeuneurut, Aceh Besar.
Pertemuan yang sifatnya terbatas ini hanya dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Koalisi Pengusung dan Pendukung Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Mualem–Dek Fadh.
Seperti yang diketahui ada 16 Partai Politik yang mendukung dan mengusung Mualem–Dek Fadh dalam kontestasi pilkada akhir tahun 2024 ini.
Delapan diantara partai politik itu adalah Partai Aceh, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, PKB, PKS, PNA, dan PDIP. Sementara delapan partai sisanya adalah partai non-kursi atau non-parlemen yaitu Partai HANURA, Partai Ummat, PBB, Partai GABTHAT, PSI, Partai Prima, Partai Garuda dan Partai SIRA.
Pertemuan ini merupakan inisiatif dari Ketua Badan Pemenangan, Abu Razak, yang memanggil seluruh Partai Pendukung untuk melaporkan langsung hasil Pilkada sambil juga bersilaturahmi dengan Wali Nanggroe.
Abu Razak sendiri berharap bahwa paska kemenangan ini, kebersamaan dalam koalisi ini tetap harus dijaga, demi mengingat agenda-agenda ke depan yang butuh kebersamaan.
Secara bergantian dihadapan Wali dan Ketua Badan Pemenangan setiap pimpinan partai menyampaikan harapan dan concern masing-masing terkait bagaimana mengelola koalisi dan bekerja bersama-sama dalam membangun Aceh.
Setiap pimpinan partai juga menyampaikan aspirasi terkait program strategis ke depan yang bisa nantinya dimuarakan ke dalam program-program prioritas Pemerintahan terpilih.
Semua aspirasi ini ditutup dengan arahan dan nasehat yang disampaikan oleh Wali.
Selain menyampaikan rasa terimakasih dan kebanggaan atas suasana kebersamaan, Wali juga berpesan agar semua partai dalam bekerja harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat Aceh (the interest of Aceh), walaupun ada yang berasal dari partai lokal dan ada yang berlatar partai nasional.
Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas diatas kepentingan partai-partai, misalnya dalam soal penganggaran, karena mestinya dengan anggaran yang banyak kita tidak bisa disebut sebagai daerah yang berstatus miskin.
Selanjutnya, Wali menekankan bahwa perdamaian Aceh-lah yang harus dijadikan referensi dalam mensejahterakan Aceh. Kita harus membangun Aceh dengan sistem tersendiri yang dibingkai dalam kekhususan dan keistimewaan seperti yang diatur dalam undang-undang.
Terakhir, wali berpesan agar semua kita mampu mengelola sumber daya hayati, perkebunan , dan kelautan, termasuk sumber daya mineral sebagai modal untuk membangun Aceh.
Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 17.00 WIB melahirkan beberapa kesepakatan. Satu diantara kesepakatan itu adalah agar pertemuan konsolidasi ini bisa dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali dalam format yang lebih terstruktur.
Pertemuan selesai pada pukul 18.15 WIB dengan bacaan doa untuk mengenang almarhum Karimun Usman, Politisi Senior PDIP, yang juga dirangkaikan dengan doa keberkahan untuk pemerintah Aceh ke depan. Seluruh rangkain kegiatan lalu ditutup.(drh)
