HARIANRAKYATACEH.COM – Rencana Israel untuk memperluas permukiman di wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan mencerminkan kurangnya keinginan negara itu untuk mencapai perdamaian yang adil di kawasan, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir.
Sebelumnya, pemerintah Israel di bawah kepala otoritas pemerintahan Benjamin Netanyahu secara bulat menyetujui rencana pengembangan Dataran Tinggi Golan, yang mencakup penguatan permukiman lokal dan menggandakan jumlah pemukim di wilayah tersebut.
“Mesir menganggap rencana Israel untuk memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan yang diduduki sebagai pelanggaran hukum internasional dan upaya untuk memaksakan kebijakan fait accompli. Hal ini mencerminkan kurangnya keinginan Israel untuk mencapai perdamaian yang adil di kawasan,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan.
Tentara Israel saat ini tengah aktif memperkuat pertahanannya di bagian Suriah dari Dataran Tinggi Golan, di tengah perubahan kekuasaan di Suriah.
Pada awal Desember, Netanyahu menyatakan bahwa kesepakatan pemisahan pasukan dengan Suriah di Dataran Tinggi Golan, yang dicapai setelah Perang Yom Kippur 1973, tidak lagi berlaku karena militer Suriah telah meninggalkan posisinya.
Netanyahu menegaskan bahwa bersama dengan menteri pertahanan, serta dengan dukungan penuh kabinet, ia telah memerintahkan militer Israel untuk menduduki zona demarkasi dan posisi yang mengendalikannya.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga telah menginstruksikan unit-unit militer untuk mempersiapkan diri menghadapi musim dingin di bagian Suriah dari Dataran Tinggi Golan.
Seiring dengan penguasaan zona penyangga di Dataran Tinggi Golan, Angkatan Udara Israel pekan lalu melancarkan operasi udara besar-besaran untuk menghancurkan potensi militer angkatan bersenjata Suriah.
Militer Israel melaporkan hampir seluruh sistem pertahanan udara Suriah telah dieliminasi, bersama dengan angkatan laut Suriah, serta penghancuran puluhan fasilitas militer, termasuk pabrik senjata, pangkalan udara, kompleks bawah tanah, dan cadangan misil strategis.
Pihak berwenang Israel menyatakan langkah ini diambil untuk mencegah senjata-senjata tersebut jatuh ke tangan pihak yang dapat menggunakannya melawan Israel.
Dataran Tinggi Golan merupakan bagian dari Suriah hingga 1967. Selama Perang Enam Hari, pasukan Israel menduduki wilayah ini.
Setelah Perang Yom Kippur (1973), kedua pihak menyepakati gencatan senjata dan pemisahan pasukan. Setahun setelahnya, pos-pos penjaga perdamaian PBB mulai hadir di Dataran Tinggi Golan.
Sumber: Sputnik-OANA
ANTARA 2024
