BANDA ACEH – Pengamat sosial, politik, dan pembangunan Aceh, Dr. Usman Lamreung, M.Si., menyampaikan pandangannya terkait dinamika politik yang terus berkembang pasca pelaksanaan Pilkada Aceh 2024.
Saat ini, Aceh tengah menunggu penetapan dan pelantikan gubernur serta wakil gubernur definitif. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan pemerintahan transisi mampu menyelaraskan program pembangunan 2025 dengan visi dan misi pemerintah baru.
Menurut Dr. Usman, keberhasilan transisi pemerintahan sangat bergantung pada kemampuan Pj Gubernur Aceh, Safrizal, untuk menjalin komunikasi efektif dengan gubernur dan wakil gubernur terpilih. “Langkah ini penting agar program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan visi pemerintah baru,” ujarnya, Kamis (26/12/2024).
Namun, proses ini menghadapi kendala serius. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh saat ini ditunjuk sebagai Pj Bupati Pidie Jaya, sehingga dikhawatirkan menghambat komunikasi strategis dengan tim gubernur terpilih. Dr. Usman menilai, kondisi ini membutuhkan solusi segera berupa penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bappeda yang mampu memastikan sinkronisasi program pembangunan.
“Penunjukan Plh Kepala Bappeda sangat mendesak, karena akan menjadi jembatan utama untuk menyelaraskan visi dan misi gubernur serta wakil gubernur Aceh mendatang,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, pemerintahan transisi memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kesinambungan pembangunan di Aceh. “Koordinasi yang baik akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam menyongsong tahun 2025,” pungkas Dr. Usman.(drh)
