RAKYAT ACEH | LHOKSUKON – Para tenaga non ASN R2 dan R3 melakukan aksi demo ke kantor bupati Aceh Utara, di Landing, Kecamatan Lhoksukon, pada Senin (13/1), menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Kode R2 adalah tenaga non ASN yang masuk ke dalam kategori eks THK II dan R3 yaitu tenaga non ASN terdata dalam database BKN.
Mereka telah mengikuti seleksi dan ujian kompetensi tahap 1, tapi saat pengumuman oleh BKN tidak kebagian formasi.
Dalam aksi demo itu, para honorer
membawa sejumlah poster yang berisikan kritikan dan tuntutan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Bahkan, mereka juga
membentang spanduk bertuliskan “Pengabdian Puluhan Tahun Hanya Dapat R3, Hanya Kalah di depan Laptop 2 Jam, Pengabdian dan Integritas Belum Cukup, Kami Guru ASN R3, Teknis, Nakes”.
Aksi yang dilancarkan itu mendapatkan pengawalan ketat dari Polres Aceh Utara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Juru Bicara (Jubir) Aksi Tenaga Honorer Aceh Utara, Yoan Puja Kesuma, menyampaikan, kehadiran pihaknya ke kantor Bupati Aceh Utara hanya menuntut kepada Pemerintah untuk diangkat semua non ASN R2 dan R3 asal Aceh Utara menjadi pegawai penuh waktu dan bukan paruh waktu.
“Kalau untuk pegawai paruh waktu hingga saat ini belum diketahui
mekanismenya seperti apa. Apalagi kami sudah mengabdi rata-rata diatas 10 tahun, ada yang sudah 18 tahun hingga 20 tahun, tapi nasib kami seperti tidak ada yang peduli,”tegasnya.
Menurut dia, pemerintah jangan terkesan abai terhadap nasib ribuan non ASN yang sudah mengabdi puluhan tahun. Seharusnya, dapat menjadi prioritas bagi yang telah menjadi honorer diatas 10 tahun.
“Coba dibayangkan, saat pandemi Covid-19, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan berjuang menangani pasien. Begitu juga personel BPBD bekerja keras untuk penanggulangan bencana alam di wilayah Aceh Utara yang rawan banjir,”terangnya.
Belum lagi, tenaga guru honorer yang telah berjasa untuk mendidik anak-anak di sekolah, walaupun gaji yang diterima selama ini tidak seberapa, tetapi mereka tetap mengabdi demi anak bangsa.
Tak lama kemudian, para pendemo diterima oleh Pj. Sekda Aceh Utara, Dayan Albar didampingi Asisten III Setdakab Fauzan, Kepala Disdikbud Jamaluddin, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara, Amir Syarifuddin, Kepala Satpol-PP dan WH Hariadi, Kabid Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aparatur BKPSDM Muliadi serta unsur terkait lainnya.
Didepan pagar kantor Bupati Aceh, Pj Sekda Dayan Albar menyampaikan, semua tenaga non ASN tahap 1 yang belum berkesempatan untuk diangkat sebagai PPPK sudah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
“Kita di Aceh Utara sudah jauh-jauh hari membicarakan hal ini dan telah membuat surat yang ditujukan ke pemerintah pusat, agar tenaga R2 dan R3 itu diprioritaskan untuk diangkat penuh waktu dan sama peluang dengan PPPK yang sudah lulus,”terang Dayan Albar.
Menurut dia, jumlah tenaga honorer R2 dan R3 di Aceh Utara yang tidak mendapatkan formasi saat seleksi pada tahap 1 sebanyak 4.276 orang, yakni dari kalangan guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan. (arm/hra)
