JAKARTA – Dalam rangka menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak. Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing.
“Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah,” kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf didampingi Deputi III Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Siregar dan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati, usai melihat pelaksanaan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/1/2025).
Dalam kunjungan ini, Amin mengajak para pejabat dari PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), dan PT. Pos Indonesia. Kunjungan ini untuk mengetahui secara utuh pelaksanaan MBG, dari proses penyiapan bahan baku makanan, pengemasan, hingga pendistribusian ke sejumlah sekolah.
“Hari ini, kami mengecek langsung ke dapur MBG yang cukup modern. Kami akan siapkan pilot project dapur untuk nantinya menjadi contoh saat BUMN mendirikan dapur di daerah-daerah,” jelas Amin.
Amin mengatakan, saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG. Kementerian BUMN juga mandata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.
“Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya,” ujar Amin.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, rencana Kementerian BUMN dan sejumlah BUMN tersebut merupakan respons atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat capaian Program MBG. Menurut Adita, hal serupa juga memungkinkan dilakukan para kepala daerah. Mereka bisa menggunakan sumber pembiayaan dari APBD masing-masing sebagai pendamping atau yang sifatnya mendukung Program MBG.
“Kalau Pemda ini ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Sama halnya dengan pengawasan program yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu ranahnya di Kementerian Pendidikan. Yang pasti semua dukungan akan diapresiasi sepanjang memenuhi tata kelola dan ketentuan yang berlaku,” kata Adita.
Adita menegaskan, tahap awal pelaksanaan Program MBG menggunakan APBN sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025. Saat ini, sudah 238 SPPG atau Dapur MBG di 31 provinsi yang beroperasi. Sasaran penerima manfaat, mulai dari anak sekolah (PAUD hingga SMK dan SLB), ibu hamil, ibu menyusui dan balita, kian hari terus bertambah. Sejak dimulai 6 Januari hingga memasuki pekan ketiga ini, MBG sudah menyentuh lebih dari 650 penerima manfaat.
Jumat, 17 Januari, Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan implementasi program MBG. Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran Program MBG. Presiden menaruh perhatian besar terhadap percepatan Program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.(pco/drh)
