BANDA ACEH (RA) – Peringatan Milad GAM secara umum dikabarkan berlangsung aman. Puncak kegiatan digelar di komplek makam Tgk Chik Ditiro sekaligus tempat pusara Tgk Hasan Ditiro. Terlihat dihadiri tokoh-tokoh GAM dan masyarakat sekitar. Tidak ada unsur aparatur negara seperti kepala dinas atau camat.
Usai digelar doa bersama dan pidato sambutan dari beberapa tokoh GAM seperti Ketua KPA Pusat Muzakir Manaf dan Sekjen KPA pusat Muhklis Basyah.
Mualem atau Muzakir Manaf, sempat berpesan pada kombatan dan tamu yang hadir untuk senantiasa mengingat perjuangan dan terus berupaya mendorong kemajuan Aceh.
“Berjuang harus terus dilakukan namun semua itu tetap demi mewujudkan kemakmuran Aceh yang bermartabat ke depan,” kata Mualem.
Terkait dengan keamanan dan ketertiban yang berlangsung pada hari milad GAM ini, Kapolres Aceh Besar, AKBP Heru Suprihasto, mengatakan sampai sore kondisi kondusif dan tidak terjadi gejolak apapun.
Menurut Kapolres Heru semua ini tidak terlepas dari komitmen bersama dalam upaya menjaga situasi. Katanya, tak ada aksi pengibaran bendera bintang bulan.
“Kita mengapresiasi atas kesepahaman ini, sehingga Aceh Besar tetap dalam kondisi kondusif,” Kata Kapolres Heru Suprihasto.
Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali, juga sempat menginstruksikan pada seluruh jajarannya untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu mengatasnamakan Milad GAM.
Peringatan Sederhana
Ratusan mantan kombantan Kabupaten Pidie, memperingati Milad secara sederhana di kantor Dewan Perwakilan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Kabupaten Pidie, Gampong Keunire, Kecamatan Pidie.
Peringatan tersebut dilaksanakan dengan cara berdoa bersama.
Sekretaris DPW PA Pidie, Tgk Anwar Husen mengatakan, perjuangan rakyat Aceh sudah mencapai 41 tahun yang berakhir damai dengan penandatangan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 lalu. Sementara sejak itu hingga kini, masyarakat belum merasakan apa-apa dari implementasi butir-butir perdamaain yang telah disepakati.
Menurutnya, terlalu banyak kendala hambatan dan rintangan dalam pengimplementasi Undang-Undang No 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan sebuah aturan yang khusus bagi rakyat Aceh.
“Kami mengharapkan Pemerintah Aceh, dapat berjuang mengimplementasikan butir UUPA, begitu juga dengan pemerintah pusat yang telah menjanjikan pada Aceh untuk diwujudkan,” ungkap Anwar.
Perjuangan Belum Usai
Walikota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, menyatakan, perjuangan belum usai dan masih banyak lagi turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang perlu dilaksanakan. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada perayaan Milad GAM ke-41 di Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe, Senin (4/12).
Katanya, untuk meraih kemenangan dan keberhasilan dalam merealisasikan turunan UUPA dan butir-butir MoU Helsinki perlu ada kekompakkan semua pihak.
“Kita harapkan DPRA dan Pemerintah Aceh untuk terus memperjuangkan hak-hak Aceh kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Jakarta, apa saja yang telah disepakati kedua belah RI-GAM pada MoU Helsinki 15 Agustus 2005 silam,”ucap Suaidi Yahya.
Sebut dia, semua poin-poin MoU Helsinki itu harus diaplikasi dalam UUPA, supaya ada suatu kejelasan seperti bendera dan lambang Aceh. Sehingga pada 4 Desember dari pihak keamanan juga tidak sibuk untuk melakukan pengamanan.
Begitu juga dengan eks kombatan tidak perlu merasa was-was lagi. Walaupun bendera bulan bintang tidak dikibarkan sesuai perintah Ketua KPA/PA Pusat di Banda Aceh.
“Aceh hanya meminta apa yang telah disepakati RI-GAM dan tidak minta lain, karena kalau orang Aceh itu janji adalah hutang dan harus ditagih kapan pun,” tegasnya.
