RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Kontestasi pemilihan presiden periode 2024-2029 yang berlangsung pada 14 Februari 2024 menjadi momentum politik yang dapat mempengaruhi dinamika politik Aceh kedepan.
Sejauh ini, dinamika politik Aceh memang tumbuh dan berkembang dalam suasana politik masih dipengaruhi oleh perebutan kepentingan atas kekuasaan yang konstruksi politiknya sempit, jangka pendek, tidak memiliki harapan dan tujuan besar, dan jauh dari tujuan besar sebagaimana cita-cita pergerakan yang sudah dibangun sejak lama.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Ketua DPW Partai Aceh (PA) Kota Banda Aceh dan juga Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Kota Banda Aceh, Prabowo-Gibran, Ir H Faisal Saifuddin, melalui keterangan tertulis kepada Rakyat Aceh, Kamis, 25 Januari 2024.
Maka, kata Faisal, konstruksi politik Aceh hari ini akan menentukan posisi tawar politik kedepan, titik tolaknya adalah pileg 2024, bahwa partisipasi politik Aceh mesti diinstitusikan dalam bentuk sikap dan perilaku yang memiliki posisi tawar politik agar dapat mengefektfikan pembangunan perdamaian dan pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan Aceh.
“Tentunya 18 tahun perdamaian telah menguatkan fondasi politik pembangunan Aceh, baik di sektor ekonomi maupun budaya,” katanya.
Namun, sebutnya, banyak pula yang belum dapat dicapai sebagaimana harapan kita diawal-awal perdamaian dulunya.
Beberapa isu objektif yang semestinya dapat mempertemukan semua golongan politik di Aceh, namun disebabkan oleh faktor non strategis menyebabkan agenda politik Pembangunan mesti terus diperjuangan melalui negosiasi dan diplomasi dengan konteks kekinian, baik dalam Aceh maupun dengan pemerintah pusat.
Misalnya, keberlanjutan alokasi dana otonomi khusus, pembagian kewenangan antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah, fungsi DPR Aceh dan kewenangan lainnya. Termasuk juga pembagian kewenangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam seperti minyak dan gas, pertambangan, pengelolaan hutan, kelautan dan perdagangan nasional-internasional.
Masih ada pula beberapa kewenangan lainnya yang sepatutnya Aceh memiliki kewenangan lebih jelas dan konkrit, namun sejauh ini masih terus digerus oleh kebijakan-kebijakan baru nasional yang menegasikan kewenangan Aceh.
Maka, partisipasi politik Aceh dalam pemilihan presiden menjadi langkah untuk memperbaharui tuntutan politik Aceh di masa depan.
Ini beberapa dasar yang menjadi pertimbangan, DPW PA Banda Aceh menyampaikan dukungan politiknya dalam memenangkan Prabowo-Gibran. Dimana alasan utamanya bahwa Prabowo sebagai presiden dapat bertindak lebih berani dalam menentapkan kebijakan politik Pembangunan Aceh di masa depan.
Selanjutnya, sebagai pertimbangan subjektif DPW PA Banda Aceh dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran bahwa kami dasarkan pula pada Sikap politik Partai Aceh secara menyeluruh untuk menjaga konsistensi politik atas sikap kita.
Relasi politik yang sudah terbangun sejak pemilu 2019 yang lalu, Dimana PA telah memberikan dukungan pada pak Prabowo Subianto sebagai Calon presiden.
Maka pada Pilpres 2024 ini, kami pun menjaga konsistensi sikap dan dukungan kami pada Capres Prabowo, karena harapan kami komitmen politik yang sudah terjalin sejak lama dalam menyelesaikan agenda-agenda politik Pembangunan Aceh yang sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.
“Untuk itu, DPW PA Banda Aceh telah melakukan konsolidasi dengan seluruh DPS dan pengurus gampong di Banda Aceh untuk bekerja penuh memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres pada 14 Februari 2024,” ujar Faisal yang didampingi Sekretaris DPW PA Kota Banda Aceh. (bai/hra)
