MEUREUDU (RA) – Sejumlah persoalan kini tengah membelit Kabupaten Pidie, kasus terbaru adalah dugaan penggelapan dan penjualan beras bantuan bencana melibatkan oknum PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Tokoh muda Pidie Jaya, Yusri Razali meminta DPRK Pidie Jaya tidak tinggal diam, harus segera turun tangan memanggil pihak eksekutif untuk menjelaskan beragam persoalan yang masih terjadi, termasuk data penerimaan rumah korban gempa Pidie Jaya belum akurat.
“Mereka (DPRK) bisa menggunakan hak-hak konstitusional sebagai wakil rakyat untuk bertanya atau hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban bupati terkait kasus ini”, kata Yusri, Rabu (24/1).
“Kenapa sudah satu tahun gempa Pidie Jaya, masalah data saja belum selesai, ditambah lagi dengan kasus penjualan beras korban gempa, apa kerja pemerintah selama ini kalau ini saja tidak bisa di urus,” tegas Yusri.
Hal yang paling krusial saat ini, kata Yusri, adalah memastikan data penerima rumah bantuan korban gempa tepat sasaran jangan ada tumpang tindih, serta mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus penjualan beras bantuan korban gempa.
Yusri menambahkan, pemerintah jangan jadikan bencana sebagai proyek untuk memperkaya diri atau kelompok, sedangkan rakyat menderita. “Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan musibah gempa Pidie Jaya yang sudah satu tahun berlalu sebelum proses Pilkada selesai,” demikian pungkas Yusri. (ra)
