JAKARTA (RA) – Anggota Komisi III DPR-RI yang membidangi Hukum dan HAM meminta pemerintah Indonesia agar segera mengambil sikap tegas dalam memastikan penghormatan dan perlindungan HAM terhadap etnis Uighur yang disinyalir mengalami penindasan yang sistematis oleh otoritas Tiongkok dalam kurun waktu beberapa tahun ini.
“Sebagai Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia harus berani mengambil sikap dan langkah diplomasi yang tegas serta mendesak anggota Dewan HAM PBB untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini secara bersama- sama”. Desak Nasir Djamil, Rabu (18/12).
Menurut politisi PKS ini, posisi Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB sangatlah strategis untuk mengadvokasi isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur. Mengingat sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia dapat mengajukan pembentukan Tim Investigasi yang bertugas mencari fakta guna menggambarkan keadaan dan situasi secara utuh terkait pelanggaran HAM yang terjadi sana.
“Banyak sekali informasi yang berseliweran, baik di media sosial, media nasional maupun internasional. Namun, kita tidak tahu pasti kondisi terkini di sana. Oleh karenanya Indonesia harusnya berinisiatif mengusulkan tim Task Force atau Gugus tugas yang nantinya melakukan investigasi dan penyelidikan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur,” sebut Nasir.
Lebih lanjut, politisi asal Aceh ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban moral yang besar karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia.
“Berdasarkan informasi media, salah satu alasan penindasan yang terjadi disana dikarenakan keyakinan (agama) yang dianut oleh etnis Uighur, oleh karenanya sebagai negara mayoritas penganut agama Islam, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk turut andil dalam penyelesaian masalah ini” tambah Nasir.
Nasir berharap penghormatan dan perlindungan HAM bagi entis Uyghur dapat di capai dengan cepat dan tepat mengingat permasalahan HAM terutama pelanggaran HAM yang dilatari agama atau kepercayaan adalah bentuk kejahatan luar biasa terhadap kemanusian. (ra)
