JAKARTA (RA) – Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum menunjukkan kinerja menggembirakan.
Ferdy menyatakan pandangannya, menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang melempar wacana reshuffle kabinet, karena jengkel dengan kinerja para menteri di tengah ancaman krisis ekonomi akibat pandemi Virus Corona (COVID-19). “Saya kira Menteri Hukum dan HAM juga tidak menunjukkan kinerja menggembirakan. Ada banyak kasus korupsi dan kasus-kasus besar belakangan ini menguap begitu saja,” ujar Ferdy kepada jpnn.com, Selasa (30/6).
Ferdy kemudian menyoroti kinerja Kementerian Pertanian. Menurutnya, belum ada perubahan berarti di sektor pertanian yang menjadi tumpuan rakyat Indonesia.
“Kami merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam realokasi anggaran percepatan penangan covid-19 di kementan. Gap yang lebar antara anggaran sosial safety net dan pengamanan ketersediaan pangan, menunjukan ketidakseriusan pemerintah menjamin kepastian pangan selama wabah,” ucapnya.
Ferdy menilai, ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 merupakan risiko. Karena itu, kementan seharusnya mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk pencegahan penularan covid-19 dan menjamin kepastian pangan dari sisi stok, harga dan akses.
“Kementan harus menggunakan skenario terburuk dampak wabah dengan memastikan ketersediaan stok pangan sampai akhir tahun. Jika tidak diantisipasi, akan berdampak pada kenaikan harga pangan,” katanya.
Sementara itu terkait kinerja Menteri BUMN, Ferdy menilai gebrakan Erick Thohir di awal menjabat sudah cukup menjanjikan.
“Jika merujuk pada dua atau tiga bulan awal masa pemerintahan Jokowi jilid dua, Erick Thohir termasuk salah satu menteri yang memiliki gebrakan cukup bagus. Erick berani merombak birokrasi atau eselon yang panjang di kementerian BUMN,” katanya.
Meski demikian, Ferdy mengakui, belakangan kinerja Erick banyak disorot, terkait penempatan sejumlah nama di perusahaan-perusahaan pelat merah. “Erick saya kira tak perlu diganti, tetapi perlu menghindari benturan-benturan kepentingan, agar tak diserang partai politik,” katanya.
Ferdy juga mengatakan belum melihat gebrakan apa-apa dari Kementerian ESDM. Menurutnya, sektor ESDM perlu diisi menteri yang kompeten, berani melawan mafia migas dan mampu menjawab tantangan di sektor energi.
“Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami menilai sejak ditinggalkan Susi Pudjiastuti, mundur luar biasa. Berbagai kebijakan kontroversi seperti ekspor lobster dan centang adalah langkah mundur,” katanya.
Selain itu, kinerja Susi yang sebelumnya gencar membasmi illegal fishing, juga dinilai tak lagi terdengar sejak Susi tak lagi menjabat. “Saya kira, kebaranian Jokowi mengganti menteri yang tak berkinerja baik, menjadi momentum berharga agar Indonesia bisa melompat maju ke depan,” pungkas Ferdy.(gir/jpnn)
