MEULABOH (RA) – Puluhan mahasiswa perwakilan BEM dari seluruh Perguruan Tinggi (PT) se-Aceh Barat menggelar aksi turun kejalan mengkritik kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai sangat membebani rakyat, Kamis (12/1) pagi.
Secara nasional, aksi turun kejalan mahasiswa yang tergabung dalam Badan BEM Seluruh Indonesia ini tersebar di 19 titik, tak terkecuali di Aceh Barat dan Banda Aceh.
Di Kabupaten Aceh Barat, aksi mahasiswa yang menamakan diri ‘Gerakan Mahasiswa Aceh Barat (GEMAR 121) dipusatkan di depan Gedung DPRK, kawasan Simpang Pelor Meulaboh. Kegiatan ini diikuti 50 mahasiswa.
Ada poin tuntutan yang disuarakan, pertama meminta diturunkan harga sembako, kedua menuntut dihilangkan dominansi pihak asing di Indonesia, ketiga pemerintah wajib mendistribusikan kesejateraan bagi rakyat, keempat mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tariff atau jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kelima menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL) golongan 900 VA, keenam menjamin terpenuhi ketersediaan bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU.
Koordinator aksi, Riski Yunda Akbar yang merupakan Wakil BEM Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Meulaboh, menuturkan, segala kebijakan pada pemerintahan Presiden Jokowi sangat membebani masyarakat Indonesia yang mayoritas berekonomi lemah.
Untuk itulah, GEMAR 121 meminta, pemerintahan Jokowi dapat membatalkan pemberlakukan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan menolak kenaikan TDL golongan 900 VA yang sangat membebani masyarakat luas se Indonesia.
Kehadiran mahasiswa di Simpang Pelor Meulaboh yang tepat di depan gedung DPRK Aceh Barat, mendapat perhatian kalangan anggota legislatif setempat. Ketua DPRK Ramli SE dan Ketua Komisi D Tgk Banta Lidan turun ke jalan untuk menemui mahasiswa.
Kedua legislator berjanji akan menampung seluruh asprasi rakyat yang telah disampiakan tersebut. Bahkan Ketua DPRK Aceh Barat turut menandatangani petisi yang dikatakan Riski akan segera dikirim ke Jakarta supaya sampai ke tangan Presiden RI Jokowi.
”Dalam surat petisi yang ditandatangi ketua DPRK Aceh Barat itu, kalangan dewan menyarankan Presiden RI menyikapi permasalahan atau tuntutan kami ini dengan respon secara bijaksana,” beber Riski.
Ditegaskan, jika tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi, maka Riski menilai, tidak tertutup peluang akan tercipta demontrasi secara luas di Indonesia yang menuntut seluruh kebijakan di masa pemerintahan Presiden Jokowi dapat pro rakyat.
BEM yang tergabung dalam GEMAR 121, terdiri dari BEM STAIN Meulaboh, BEM Pertanian, BEM AKN, BEM STIKES Medika T. Umar, BEM STIKIP BBM, BEM STIMI, dan PEMA UTU Meulaboh.(den/slm)
