Meureudu (RA) – Seratusan Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di berbagai Pukesmas dan rumah sakit di Kabupaten Pidie Jaya, Rabu (27/7) mendemo kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, guna menyampaikan persoalan nasib mereka yang akan dihapus pada tahun 2023 mendatang.
Para Nakes yang di dominasi kaum perempuan tersebut tiba di Kantor DPRK Pidie Jaya, sekira Pukul 10. 00 Wib. Para Nakes itu dikoordinir oleh Safri, yang bertugas di Pukesmas Bandar Baru. Kedatangan mereka disambut oleh Ketua DPRK Pidie Jaya, A. Kadir Jailani dan dua orang Wakil Ketua masing-masing Hasan Basri dan Syahrul Nurfa serta sejumlah anggota DPRK Pidie Jaya lainya.
Dihadapan Wakil Rakyat tersebut, para Nakes yang terancam tidak dapat dapat berkerja lagi tersebut kerana jasa mereka tidak dibutuhkan lagi di setiap unit layanan kesehatan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemenpan- RB No D/ 185/ M.SM. 02.03./2022 tentang Penghapusan Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah. Penghapusan itu mulai efektif terhitung 28 November 2022.
Ancaman penghapusan sebagai tenaga honorer itu, cukup membuat para Nakes ini khawatir akan nasib pekerjaan mereka ke depan. Pasalnya setelah sekian lama mengabdi tiba-tiba mulai 2023 mendatang mereka tidak dapat lagi bekerja, sehingga otomotis, pendapatan mereka yang sebulan hanya 500 ribu hilang.
” Kami datang kemari untuk menyampaikan aspirasi kami kepada wakil rakyat supaya nasib kami dapat diperjuangkan. Kami meminta tidak ada perbedaan antara tenaga pendidik dengan tenaga kesehatan dalam hal rekrutmen PPPK. Kami minta ini diberi porsi yang sama,”ujar Koordinator para Nakes itu dihadapan anggota DPRK Pidie Jaya.
Permintaan mereka untuk memberi porsi yang sama antara Nakes dan Tenaga Pendidik cukup beralasan. Pasalnya, pemerintah pusat memberi kuota rekrutmen PPPK Nakes untuk Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 249 orang. Namun, Pemkab Pidie Jaya hanya mengakomodir sebanyak 30 orang saja.
” Ini sangat jauh terjadi ketimpangan antara Nakes dan Tenaga Pendidik dalam rekrutmen PPPK,” ujar dia lagi.
Menanggapu tuntutan para tenaga Nakes itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, A Kadir Jailani mengatakan, terkait rencana penghapusan tenaga kontrak, pihaknya lebih dulu bekerja dari pada para Nakes itu sendiri. Dewan Pidie Jaya katanya jauh-jauh hari sudah jberkonsultasi dengan pemerintah pusat perihal tersebut.
” Sebelum saudara-saudara ( Nakes) datang kemari, kami dewan sudah memperjauangkan apa yang saudra-saudara perjuangkan hari ini ke Pemetintah Pusat. Saat itu, kami meminta, jika pun dibuka rekrutmen PPPK, yang tidak lulus untuk tidak dihapus,” sebut Pang Kade, panggilan Ketua DPRK Pidie Jaya tersebut.
Kepada para Nakes tersebut, Pang Kade menyarankan supaya para Nakes yang tercancam kehilangan pekerjaan itu untuk membuat kesatuan memperjuangkan nasibnya. Jika tak ada kesatuan sesama Nakes yang berstatus tenaga honorer ataupun tenaga harian lepas, maka penghapusan akan menjadi sebuah kenyataan yang sangat pahit.
” Tidak hanya itu, ke depan DPRK Pidie Jaya juga akan menyampaikan aspirasi tenaga honor tersebut ke DPRA dan Pemerintah Pusat,” ujarnya lagi.
Sementara Hasan Basri yang merupakan Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya menanggapi keluhan para Nakes tersebut terkait ketimpangan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidikan dalam rekrutmen PPPK. Menurut Hasan Basri, perbedan jumlah rekrutmen tersebut karena sudah ada perbedaan dalam undang-undang.
Kata dia, dalam undang-undang diwajib untuk dianggarkan anggaran sebesar 20 persen dalam APBN, APBA dan APBK. Sedangkan untuk kesehatan hanya 10 persen.
Bukan hanya itu, tempat layanan kesehatan tidak sebanyak dengan jumlah sekolah yang ada. Di mana hampir di setiap desa ada Sekolah.
” Pada prinsipnya kami akan memperjuangkan nasib saudara-saudara bahkan kami (dewan-red) sudah lebih dulu sebelum para Nakes datang kemari. Saudara-saudara juga harus mendatangi bupati, untuk menambah kuota rekrutmet PPPK supaya dapat diterima sesuai dengan porsi yang diberi Pemerintah Pusat,” tukas Hasan Basri.
Setelah dua jam melakukan dialog dengan dewan di lobi gedung DPRK Pidie Jaya, para Nakes tersebut langsung membubarkan diri dengan tertib. Kedatangan mereka turut mendapat pengamanan dari Polisi Polres Pidie Jaya. (San).
