LUWU UTARA (RA) – Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan ditengah keberagaman sosial dan keragaman budaya Indonesia.
“Apa yang kita dapatkan jika kita bertikai? Tidak ada. Yang ada justru kita membuang waktu, menyia-nyiakan potensi dalam diri, mengarahkan diri pada kehancuran. Pertikaian hanya akan membawa kerugian bagi kita,” tutur Menteri dalam arahannya kepada 826 peserta kegiatan “Harmoni Kebangsaan” yang berlangsung di Lapangan Desa Baloli Kamiri, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (1/11).
Menteri mengatakan tahun 2018- 2019 merupakan periode tahun politik yang dapat memicu terjadinya disharmonisasi di masyarakat. Berbagai isu yang muncul dan kerap bertolak belakang dengan nilai-nilai kebangsaan dan beresiko terjadinya konflik sosial antar kelompok masyarakat yang memiliki tujuan hidup yang beragam.
“Kita tidak boleh terpecah belah karena perbedaan etnis, agama, politik atau perbedaan sosial budaya lainnya. Karena itu semangat kebangsaan yang dilandasi hubungan masyarakat yang harmonis, merupakan modal sosial untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Terkait kegiatan Harmoni Kebangsaan, Menteri menjelaskan, Harmoni berarti keserasian hubungan timbal balik antar manusia atau kelompok masyarakat ditengah-tengah keberagaman sosial budaya. Sedangkan Kebangsaan berarti perlindungan negara kepada seluruh warganegara sebagai satu kesatuan luhur bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
“Harmoni Kebangsaan memiliki makna keserasian hubungan timbal balik antar manusia atau kelompok masyarakat ditengah-tengah keberagaman sosial budaya yang dilindungi negara untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” terangnya.
Untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat, lanjutnya, harmoni kebangsaan harus terus dijaga, dirawat, dan terus diperkuat. Salah satu instrumen penting dalam membangun harmoni kebangsaan yaitu melalui aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal yang masih terpelihara pada masyarakat.
Ia mengatakan ditetapkannya Kabupaten Luwu Utara sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Harmoni Kebangsaan, tidak lepas dari sejarah Tanah Luwu yang merupakan kerajaan Bugis tertua. Luwu bersama-sama dengan Wewang Nriwuk dan Tompoktikka adalah tiga kerajaan Bugis pertama yang tertera dalam epik I La Galigo.
Kerajaan Luwu tercatat dalam sejarah tahun 1905 menolak penguasaan Kerajaan Belanda dan pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan dukungan pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara tertulis sekaligus mengintegrasikan Kerajaan Luwu pada NKRI. Perjuangan Raja Andi Djemma pada saat itu yang memimpin Perlawanan Semesta Rakyat Luwu dianugerahi oleh Pemerintah Indonesia sebagai Pahlawan Nasional pada tanggal 8 November 2002.
“Semangat perjuangan masyarakat Luwu melawan penjajah Belanda pada masa perjuangan kemerdekaan, merupakan bukti sejarah bahwa nilai-nilai kebangsaan telah hidup dan membumi di Tanah Luwu. Monumen Masamba Affair merupakan bukti gelora semangat perjuangan kebangsaan tersebut. Untuk itu, dari Tanah Luwu ini mari kita gelorakan semangat kebangsaan demi terwujudnya Indonesia yang damai dan sejahtera,” terangnya.
Sementara itu di tempat yang sama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan Harmoni Kebangsaan merupakan kegiatan pertama kali yang diselenggarakan dengan mengemas empat kegiatan utama yaitu: Penguatan Kearifan Lokal, Jembatan Persahabatan, Harmoni Muda – Mudi dan Kemah Perdamaian.
Dirjen menjelaskan keempat program ini diikuti 826 peserta. Terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelajar, berbagai unsur masyarakat di Kecamatan Masamba, Bone Bone, Tana Lili, Tenaga Pelopor Perdamaian, mahasiswa, akademisi, tim Layanan Dukungan Psikososial, dll.
Seluruh peserta mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Barisan peserta di lapangan desa itu tampak penuh warna. Ada yang berkain songket, berkebaya batik, ada juga yang mengenakan beraneka ragam hiasan kepala dan asesoris khas daerah Jawa, Sunda, Kalimantan, Sulawesi, dsb.
Dalam acara ini juga diberikan Piagam Penghargaand ari Menteri Sosial kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur, Bupati Luwu, Wali Kota Palopo sebagai Pembina Wilayah Pelopor Perdamaian.
Selanjutnya penyerahan bantuan dari Kementerian Sosial senilai Rp3.375.000.000 dan _sharing_ APBD senilai Rp740.000.000, Penandatanganan Prasasti Keserasian Sosial, serta Parade Budaya diiringi Marching Band SMAN 1 Masamba.
Harry mengatakan pihaknya juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang telah memiliki Tenaga Pelopor Perdamaian.
Mereka, lanjut Dirjen, merupakan relawan terlatih yang diharapkan menjadi agen-agen perdamaian yang mampu mendeteksi dan mengelola berbagai persoalan sosial di masyarakat khususnya dalam pencegahan konflik sosial. Secara nasional, jumlah Pelopor Perdamaian sampai tahun 2018 ini sebanyak 1.604 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. (ra)
