BANDA ACEH (RA) – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi Perpustakaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten penerima manfaat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Bimtek dilaksanakan di Hotel Mekkah, Kota Banda Aceh Senin – Jumat (22-26 April 2019).
Para peserta Bimtek berjumlah 56 orang, terdiri dari perwakilan Pemerintah Aceh 4 orang, Aceh Besar 14 orang, Aceh Tengah 14 orang, Nagan Raya 14 orang dan Kabupaten Bener Meriah 10 orang. Kegiatan Bimtek dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh, Dr. Wildan, M.Pd.
Dalam sambutannya, Kadis memyambut baik kegiatan Bimtek dilaksanakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Provinsi Aceh. Berharap, kepada para peserta untuk dapat mengikuti Bimtek secara serius sampai selesai.
Sementara Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Subeti Makdriyani dalam sambutannya menyampaikan bahwa pentingnya peran perpustakaan di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana bungi Undang-Undang No.43 Tahun 2007.
Disampaikan, dalam peraturan perundangan secara tegas dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dalam memperoleh layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat disabilitas, dengan keterbatasan fisik maupun sosial serta masyarakat yang terisolasi dan terpencil. Untuk itu, Pemerintah berkewajiban untuk menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.
Selain untuk menciptakan pembelajaran sepanjang hayat, kata Subeti Makdriyani, perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat, wahana dalam mencari informasi serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan namun juga memberdayakan masyarakat sehingga memberikan manfaat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidupnya. Bila masyarakat sudah menyadari dan merasakan secara langsung manfaat layanan perpustakaan bagi kehidupannya, maka dengan sendirinya tingkat kegemaran membaca akan meningkat.
“Tingkat pemberdayaan perpustakaan yang tinggi merupakan wujud dari kemampuan literasi masyarakat suatu negara,” ujarnya.
Perlu juga diketahui bahwa dalam memberikan layanan kepada pemustaka, pemerintah wajib menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini. Untuk meningkatkan kualitas layanan, perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat dan swasta. Peran serta masyarakat bisa dalam
pembentukan, pengelolaan, penyelenggaraan, pengembangan dan pengawasan.
Dirinya menjelaskan bahwa transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan dan masyarakat agar dalam memberikan layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat, memberikan inovasi layanan dengan melibatkan keterlibatan masyarakat dan membangun
kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan, maksud dilaksanakan Bimtek Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi Perpustakaan adalah untuk melakukan Pelatihan Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Teknologi Informasi Perpustakaan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten penerima manfaat program Transformasi Perpustakaan
Berbasis Inklusi Sosial, dengan peserta di tiap lokasi terdiri dari 4 orang peserta dari tiap dinas perpustakaan provinsi, 4 orang peserta dari tiap dinas perpustakaan kabupaten dan 2 orang peserta dari tiap perpustakaan desa. (ra)
