BIREUEN (RA) – Jajaran Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) Daerah IV wilayah Batee Iliek Bireuen, mengelar doa bersama di Dayah Sirajul MUDI Al-Aziziyah, Gampong Leubu Trienggadeng, Kecamatan Makmur, Bireuen pada Sabtu (15/8).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati 15 Tahun Perdamaian Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia (RI) di Finlandia Helsinki.
Dalam kegiatan KPA dan PA Bireuen juga menyantuni anak yatim syuhada sebanyak 20 orang dan 42 anak yatim piatu lainnya. Agenda Refleksi 15 tahun MoU Helsinki RI-GAM ini turut dihadiri Kapolres Bireuen, AKBP Taufik Hidayat SH SIK MSi, anggota DPRK Bireuen fraksi PA, Zukarnaini (Zoel Sopan), Panglima Daerah Wilayah IV, Ridwan (Apeng), Mantan Panglima Daerah (Peutuha Daerah), Mentri KPA, Panglima Daerah, Panglima Sagoe, serta Jajaran KPA dan PA wilayah IV Bate Iliek serta masyarakat.
Panglima Daerah lV Wilayah Bate Iliek Bireuen, Ridwan (Apeng) mengatakan, melalui momentum Refleksi ke 15 MoU Helsinki ini, mengajak seluruh jajaran KPA dan PA untuk sama-sama menjaga kekompakan dan persatuan. Ketika persatuan menjadi landasan, kehidupan kita kedepannya akan makmur dan sejahtera.
“Mari kita perkuat kekompakan dan persatuan eks combatan GAM/KPA dan PA atas pengorbanan para syuhada pendahulu kita yang telah terlebih dahulu berpulang Kerahmatuallah saat Aceh dalam masa konflik. Semoga para saudara kita bisa ditempatkan dalam lindungan Allah Swt,” ujar Ridwan.
Sementara itu, anggota DPRK Bireuen Fraksi Partai Aceh (PA), Zukarnaini kepada Rakyat Aceh, Senin (17/8) mengatakan, paska perdamaian GAM-RI, kita kembali dalam masyarakat melalui reintergrasi dan berjuang melalui Partai Lokal.
“Hari ini merupakan refleksi sejauh mana langkah perjuangan bangsa Aceh setelah 15 tahun damai. Perdamaian ini dengan susah kita raih. Sehingga, menjadi tanggungjawab bersama menjaga perdamaian ini. Selayaknya kita peduli dan merawat anak syuhada, karena tanpa para syuhada, kita tidak akan pernah merasakan kedamaian seperti saat ini,” sebut Zulkarnaini.
Dirinya berharap, Pemerintah Aceh dapat mendesak Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan seluruh butir-butir MoU Helsinki demi keutuhan perdamaian di bumi Aceh.
“Ini menjadi wewenang kita bersama, terutama teman-teman di DPRA yang sampai saat ini terus berjuang. Terkait bendera Aceh, beberapa hari yang lalu, kawan-kawan di DPRA sudah menjumpai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengusulkan supaya bendera Aceh bisa di kibarkan tanggal 15 Agustus. Tapi nyatanya, realitas politik yang kita hadapi saat ini berbanding terbalik dengan butir-butir yang sudah tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh,” ujar Zulkarnaini yang sering disapa Zoel Sopan ini. (akh/arm)
