HARIANRAKYATACEH.COM – Untuk Dana Desa, Aceh mencatatkan sebagai daerah yang tercepat se-Indonesia dalam penyaluran tahap I. Untuk realisasi penyalurannya, sampai dengan akhir 8 April 2021 telah mencapai Rp954,54 miliar atau 15,16% dari Pagu Rp4,986 triliun.
Namun hal ini tidak diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang capaiannya baru mencapai Rp298,8 miliar atau 8,39 persen dari pagu Rp3,56 triliun yang terdiri dari DAK Non Fisik dengan realisasi Rp289,8 miliar dan DAK Fisik yang baru mencapai Rp9,0 miliar.
“Bahkan untuk penyaluran DAK Fisik sendiri, sampai dengan akhir Triwulan I baru Kabupaten Aceh Utara yang telah mulai mencairkan penyalurannya,” jelas Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Aceh, Syafriadi, pada media meeting, Realisasi Pelaksanaan APBN Triwulan 1 tahun 2021, Jumat (9/4/21).
Dikatakanya, pandemi Covid-19 di awal tahun 2021 ini telah menunjukkan tren penurunan. Penularan dan kematian harian menurun, namun masih diperlukan kewaspadaan atas munculnya varian baru Covid-19 dengan tingkat penularan yang lebih cepat.
“Seiring upaya Pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, perekonomian nasional terus melanjutkan perbaikan. Beberapa indikator ekonomi menunjukkan perbaikan di tengah akselerasi program vaksinasi yang semakin meluas,” jelasnya.
Sambungnya, pemerintah tetap mewaspadai perkembangan ekonomi, terutama akibat tekanan global dengan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan domestik.
Dikatakan Syafriadi, menurut rilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bulan Maret 2021, pemulihan Produk Domestik Bruto (PDB) global terus berlanjut ditopang implementasi vaksin. Proyeksi positif ini hampir terjadi di seluruh negara, termasuk Indonesia yang diproyeksikan tumbuh 4,9 persen di 2021, meningkat dari proyeksi sebelumnya yang hanya 4,0 persen.
“Kecepatan pelaksanaan vaksinasi menjadi faktor kunci dalam mempercepat pelonggaran restriksi, guna mendorong output kembali ke tingkat sebelum pandemi. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif masih diperlukan guna menunjang pemulihan ekonomi, di samping perlunya untuk memperkuat reformasi struktural,” jelasnya.
Ia berharap melalui APBN 2021, pemerintah terus berusaha untuk melakukan pencegahan dan penanganan akibat dampak pandemi ini, melalui berbagai program di antaranya pelaksanaan vaksinasi yang terus menunjukkan perkembangan positif. APBN 2021 menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi serta mengkonsolidasikan fiskal.
“APBN 2021 melalui upaya reformasi strukturalnya akan meletakkan pondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif, dan inovatif dalam mewujudkan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju,” bebernya lagi.
Syafriadi menyampaikan APBN masih menjadi penggerak utama perekonomian di masa pandemi Covid-19. Diawali di Maret 2020, pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus dalam rangka pencegahan dan penanganan dampak pandemi Covid-19, yang kemudian berkembang dan dikenal dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Pada tahun 2020, Program PEN telah dialokasikan senilai Rp695,2 triliun dengan realisasi sementara telah mencapai Rp579,78 triliun,” tambahnya.
Sambungnya, melalui Program PEN ini, sebagai bagian dari belanja pemerintah yang mempunyai peran mendorong pemulihan ekonomi melalui kebijakan countercyclical antara lain melalui ekspansi belanja perlindungan sosial secara tunai melalui termasuk PKH, insentif kartu Prakerja, bansos tunai dalam penguatan dan pemulihan konsumsi rumah tangga.
Penyaluran bantuan UMKM, realisasi belanja pegawai, belanja barang operasional dan bantuan pemerintah dalam rangka pertumbuhan positif pengeluaran konsumsi pemerintah. Belanja modal pemerintah termasuk membangun sarpras kesehatan, pengadaan tanah PSN, pengadaan peralatan hankam dan pembangunan irigasi untuk mendorong terciptanya investasi publik.
Dalam paparannya, Syafriadi menggaris bawahi kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah di Aceh tahun 2020 yang lalu.
“Konsumsi pemerintah di Aceh telah memberikan kontribusi mencapai 21,22 persen bagi pertumbuhan ekonomi Aceh, dimana pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah di Triwulan II 2020 melonjak mencapai 77,62 persen sebagai bagian dari program pencegahan dan penanganan dampak Covid-19,” jelasnya.
Syafriadi menambahkan untuk Triwulan I tahun ini kinerja realisasi APBN di Aceh lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2020 dan 2019. Realisasi Belanja Pemerintah mencapai Rp2,45 triliun atau 17,28 persen dari pagu Rp14,20 triliun.
“Capaian ini melampaui target realisasi nasional yang ditetapkan sebesar 15 persen,” pungkasnya.
Untuk itu, akselerasi realisasi belanja pemerintah di Aceh ini harus terus dilakukan untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi mengingat masih terdapat jenis belanja yang menunjukkan realisasi di bawah target seperti belanja barang dengan realisasi 13,33 persen dan belanja bantuan sosial dengan realisasi 3,51 persen.
“Beberapa kendala masih menjadi sebab rendahnya realisasi belanja ini seperti masih belum pulihnya dampak Covid-19 serta sebagian besar belanja bantuan sosial digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang pelaksanaannya sesuai tahapan penyaluran di masing-masing Satker pengelola PIP,” tutupnya. (rus)
