SIGLI (RA) – Sidang pembahasan KUA – PPAS Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRK setempat, Kamis (11/8) kemarin, terlihat sepi. Tidak separuh pun anggota dewan setempat menghadiri sidang tersebut dari 40 orang.
Wakil Ketua DPRK Pidie, Fadli A.Hamid SE memimpin sidang tersebut. Sedangkan dari tim TAPD Pemkab Pidie, terlihat hadir, termasuk Kadis PUPR, Buchari.
Sekretaris Dewan (Sekwan) ketika menjawab Rakyat Aceh sepinya anggota dewan yang hadir mengatakan, mereka cuti ke Jakarta, tapi akan kembali Minggu (14/8).
Dalam sidang tiga hari sebelumnya, hampir semua Fraksi di DPRK setempat mempertanyakan masalah proyek pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan tidak jelas tempatnya dimana.
Dalam hal ini, Kadis Keuangan Setda Pidie Teuku Hendra menyebutkan, karena kelalaian dari dewan sendiri yang kosong lokasi yang dituju arah mana proyek tersebut, hanya gambarannya menguras dana Rp 15 milyar.
Menurut Teuku Hendra, setiap pengajuan Pokir harus didasari hasil dari Musrenbang bukan keinginan dari pimpinan dewan dan anggota dewan. Sehingga, tidak menimbulkan kesan ‘Penumpang Gelap’.
Menjawab eksekutif tidak membantu dewan sebagaimana disindir oleh kalangan dewan adalah hal yang sangat keliru dan sangat tidak benar karena seluruh dana daerah akan diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie, H Idhami S. Sos MSi secara tegas mengatakan kepada seluruh anggota dewan dan pimpinan sidang bahwa pihaknya tetap mengacu pada kebutuhan daerah dan tidak pernah berpikir main proyek dan mencari persen proyek.
Sekda Idhami juga menyebutkan, sekarang ini kondisi keuangan daerah sudah sangat minim sekali dan tidak mungkin gaji pegawai dipotong untuk menutupi keuangan yang mulai kritis. (ana/rus).
