RAKYAT ACEH | BANDA ACEH – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) Aceh menggelar rapat Asset dan Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh yang dihadiri oleh semua pimpinan Unit Eselon Satu di lingkungan Kemenkeu-Satu di Aceh yaitu Safuadi selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh sekaligus Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Izharul Haq selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Paryan selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Nofiansyah selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Rapat ALCo Regional Aceh melaporkan kinerja APBN Regional Aceh sampai dengan 31 Mei 2024 yaitu total pendapatan tercatat Rp2,50 triliun (38,54 persen) dan total belanja Rp18,71 triliun (38,10 persen) sehingga terjadi defisit regional Rp16,21 triliun.
Kinerja pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 5,38 persen secara yoy, yang ditopang oleh penerimaan pajak sampai dengan 31 Mei 2024 sebesar Rp1,87 triliun, terealisasi 30,15 persen dari target APBN tahun 2024.
Penerimaan tersebut ditopang dominan dari pembayaran Wajib Pajak dari sektor-sektor yang terkait belanja APBD dan APBN yaitu Wajib Pajak Instansi Pemerintah, peningkatan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, serta PPN/PPnBM.
Sementara itu untuk penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 112,75 miliar, atau terealisasi sebesar 59,39 persen dari target APBN tahun 2024. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan ini tumbuh positif, didorong oleh kinerja signifikan dari sektor cukai 646,02 persen (YoY) dan Bea Masuk 635,47 persen (YoY).
Dari sisi belanja negara per 31 Mei 2024 mencapai Rp18,71 triliun, mengalami ekspansi 13,18 persen secara yoy. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami peningkatan secara yoy didorong pertumbuhan terutama belanja pegawai. Realisasi TKD sebesar 38,85 persen di antaranya penyaluran tertinggi pada DAU sebesar 4,26 persen.
Untuk APBD (konsolidasi), sampai dengan 31 Mei 2024 pendapatan mencapai Rp10,98 triluin (27,81 persen), belanja senilai Rp8,78 triliun (21,58 persen) yang didominasi oleh belanja operasi senilai Rp6,85 triliun, berkontribusi 78 persen terhadap jumlah belanja daerah dan net pembiayaan daerah tercatat Rp914,95 miliar, sehingga akumulasi SiLPA Rp3,11 triliun. Kontribusi TKD terhadap pendapatan APBD sebesar Rp9,17 triliun (netto) atau 83,51 persen dari total pendapatan APBD.
Progres (Proyek Strategis Nasional) PSN bendungan Keureuto saat ini sedang persiapan sidang Teknis dan Pleno dengan Komisi Keselamatan Bendungan terkait approval impounding (pengisian air).
Selain itu, saat ini juga sedang dalam proses revisi DJA terkait penambahan pagu PSN Bendungan Keureuto sebesar Rp110,59 miliar dan Penyediaan pagu Pembangunan Bendungan Rukoh Kabupaten Pidie Paket I (MYC) sebesar Rp11,36 miliar.
Untuk bendungan Rukoh, terjadi perlambatan realisasi disebabkan antara lain adanya kendala cashflow pada Penyedia Jasa Pelaksana, dan cuaca hujan yang menghambat pekerjaan.
Untuk belanja irigasi, terdapat total 5 paket kontrak PSN Daerah irigasi yang terdiri dari 3 paket fisik dan 2 paket supervisi. Seluruh Kontrak telah terdaptar di KPPN dengan realisasi total telah mencapai Rp18,12 miliar atau 24,06 persen.
Untuk analisis tematik, terdapat dua anggaran tagging APBN Aceh untuk dampak perubahan iklim yaitu dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim di Aceh dialokasikan pada satker di 5 K/L di 12 kab/kota.
Satker di Kota Banda Aceh memiliki pagu tertinggi di 2023 dan 2024. Realisasi anggaran relatif baik, kecuali di Aceh Singkil, Aceh Tengah, Simeuleu dan Banda Aceh yang masih di bawah 20 persen (2024).
Anggaran adaptasi perubahan iklim di Provinsi Aceh dialokasikan pada satker di 3 K/L yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
Ada kenaikan siginifkan tagging belanja di satker Kementerian Pertanian dari semula tertagging hanya Rp37,8 juta menjadi Rp9,65 miliar.
Kenaikan tersebut berupa pembangunan irigasi perpompaan besar wilayah Barat. Di luar pembangunan prasarana, Klasifikasi Rincian Ouput (KRO) yang lain adalah Sistem Informasi Pemerintahan, Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, dan Pelayanan Publik Lainnya.
Kanwil DJPb dan KPPN secara aktif melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan satker-satker strategis dengan pagu belanja modal infrastruktur signifikan (PSN dan PON Aceh Sumut).
Selain itu, Kanwil DJPb akan terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Aceh termasuk komunikasi high level dengan Pj. Gubernur Aceh secara langsung untuk pengawalan penyelesaian PSN Bendungan, Tol, Daerah Irigasi, dan persiapan sarpras PON ke XXI Tahun 2024.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa melakukan reformasi perpajakan melalui perbaikan pada sistem administrasi dan proses bisnis, salah satunya melalui implementasi CoreTax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Salah satu bagian dari implementasi SIAP adalah Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga nantinya NIK akan menjadi NPWP format baru (16 Digit).
Realisasi hasil pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per 31 Mei 2024 telah mencapai 1.097.772 Wajib Pajak Orang Pribadi dari 1.325.120 Wajib Pajak Orang Pribadi WNI yang terdaftar pada Kanwil DJP Aceh. Masih terdapat 227.348 Wajib Pajak yang belum melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.
Wajib Pajak dapat melakukan pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri dengan login ke situs www.pajak.go.id, kemudian masuk ke “Menu Profil” dan klik “Data Profil”, masukan 16 digit NIK sesuai KTP lalu klik tombol “Validasi” dan klik “Ubah Profil”. (ril/hra)
