BANDA ACEH (RA) – Pemerintah Aceh menyatakan telah menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) kepada DPRA. Begitu juga dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2018.
Demikian disampaikan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr Taqwallah M Kes, kepada belasan demonstran dari Koalisi Pemuda Mahasiswa Aceh (KMPA), di halaman depan Kantor gubernur Aceh, Senin (8/1).
“Dua dokumen pokok untuk pembahasan anggaran sudah diserahkan Pemerintah Aceh kepada DPRA. Di akhir Juli 2017 sudah kita serahkan dokumen KUA PPAS dan di awal Desember 2017 juga sudah kita serahkan RAPBA 2018,” ujar Taqwallah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala P2K APBA itu juga menjelaskan, pihak eksekutif dan legislatif juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan dalam rangka percepatan pembahasan RAPBA 2018.
Oleh karena itu, Taqwallah berharap, dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar RAPBA 2018 segera disahkan. “Insya Allah, dengan niat baik pihak eksekutif dan legislatif serta dukungan dari seluruh masyarakat RAPBA 2018 dapat segera dibahas dan disahkan secepatnya,” kata Taqwallah.
Sebelumnya, dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para demonstran meminta kepada Pemerintah Aceh dan DPRA untuk segera membahas dan mengesahkan RAPBA 2018. Setidaknya ada lima tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo, di antaranya meminta Pemerintah Aceh agar serius terhadap permasalahan keterlambatan APBA 2018.
Para pendemo juga mendesak agar dalam pembahasan RAPBA 2018, eksekutif dan legislatif mendahulukan kepentingan rakyat dan meninggalkan sikap yang mendahulukan kepentingan sektoral.
Para pendemo juga meminta kepada Pemerintahan Irwandi-Nova, agar APBA 2018 lebiih menitik beratkan kepada program pengembangan Sumber Daya Manusia ketimbang proyek fisik.
Menanggapi hal tersebut, Taqwallah menjelaskan, bahwa Pemerintahan Irwandi-Nova telah menyusun 15 program unggulan menuju Aceh Hebat. Dan salah satunya adalah program Aceh carong. Menurut Taqwallah, program ini membuktikan bahwa Pemerintahan Aceh 2017-2022 tidak hanya mengejar proyek fisik tetapi juga pengembangan SDM masyarakat Aceh secara keseuruhan. (ra/slm)
