BANDA ACEH (RA) – Akun media sosial Facebook atas nama Davit Toreto bersama 92 akun lainnya resmi dilaporkan ke Mapolda Aceh oleh Zulkarnaini alias Syeh Joel warga kota Banda Aceh, turut didamping kuasa hukum dari kantor Koalisi NGO HAM Aceh.
Laporan dugaan penghinaan dan penyebar ujaran kebencian terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin serta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah diterima dengan surat keterangan bukti lapor bernomor LP/162/VI/YAN.2.5/2020/SPKT tanggal 5 Juni 2020 tentang UU ITE Pencemaran nama baik.
Zulkarnaini selaku pelapor kepada media mengatakan, pelaporan akun dilakukan karena menyebar fitnah yang akan berdampak kepada perang saudara, jika gambar editan itu dibiarkan terlalu lama di medsos.
“Akun Davit Toreto telah menuduh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai antek-antek PKI di Aceh. Beliau itu saat ini pemimpin di Aceh, dan dia juga orang Aceh.
Nah, secara Aceh hari ini bersama masyarakat sedang serius menjalankan syariat islam, kok malah di tuduh di Aceh ada antek-antek PKI? Saya, kira tidak ada masyarakat termasuk saya salah satunya tidak akan menerima dituduh PKI,” ujarnya Sabtu (6/6).
Disamping itu, Davit juga mengedid foto Plt Gubernur Aceh yang lengkap yang sejatinya pakaian resmi negara (baju dinas) dengan peci hitam, kemudian diedid dengan lambang palu arit di peci, kemudian di kantong baju kanan dan kiri juga di edit dengan memunculkan logo PKI. Sementara ditengahnya dimunculkan foto anjing.
“Ini sudah sangat keterlaluan, seharusnya di kantung baju kanan disitu ada logo burung garuda, yang kemudian digantikan dengan lambang PKI, sebuah lembaga yang dilarang di indonesia. Ketika lambang burung garuda digantikan dengan lambang PKI, ini sebuah penghinaan terhadap simbol negara,” ujarnya.
Sementara Zulfikar Muhammad dari Koalisi NGO HAM selaku penasehat hukum pelapor mengatakan, kasus ini dilaporkan supaya menjadi pendidikan public dalam menggunakan jejaring media social dan untuk memberi efek jera kepada orang dengan akun yang diduga melakukan penghinaan terhadap symbol negara yaitu Plt Gubernur Aceh sebagai Pejabat Pemerintah di Aceh dan Ma’ruf Amin sebagai Pejabat Pemerintah di Pusat.
“Tindakan atau postingan tersebut dipandang sebagai bentuk menyerang kehormatan Aceh dan kehormatan Negara Indonesia yang disimbolkan oleh dua Pejabat tersebut,” sebutnya. (ril/min)
