ACEH TAMIANG (RA) – Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang dibekukan. Akibatnya, belasan kepala keluarga (KK) warga kampung tersebut tidak bisa menerima bantuan langsung tunai (BLT) dampak Covid-19 yang bersumber dari ADD TA 2020.
Informasi ini dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPKPPKB) Aceh Tamiang, Mix Donald. “Alasannya belum menerima BLT, karena jumlah KK-nya sangat minim. Selain itu seluruh warganya tidak ada ditempat, mereka tinggal diluar kampung,” ungkap Mix Donald kepada Rakyat Aceh di kantornya, Selasa (16/6).
Dikatakan, Pemkab Aceh Tamiang tidak berani mencairkan ADD Kampung Perkebunan Alur Jambu tahun 2020 karena bisa menuai masalah . Pasalnya, kampung yang berdiri diatas areal HGU perusahaan perkebunan PT Desa Jaya ini dinilai tidak layak menerima aliran dana desa karena tidak memenuhi kriteria sebuah pemerintahan kampung.
“Secara administrasi jumlah penduduk Kampung Perkebunan Alur Jambu hanya 18 KK. Mereka rerata bekerja di PT Desa Jaya. Tapi kampung itu kosong tidak ada penghuni, kabarnya sebagian warganya tinggal di kampung tetangga,” urainya.
Sebenarnya kata Mix Donald, Kampung Perkebunan Alur Jambu sudah akan lebur. Pihaknya bersama bupati dan perangkat kampung sudah menggelar rapat untuk mencari solusi agar kampung tersebut tetap ada. Salah satu solusinya yaitu kampung dalam perkebunan itu harus menambah wilayah dan penduduk dari kampung terdekat. Tapi karena tiba-tiba muncul wabah Covid-19 maka semua kegiatan terhenti. Tidak bisa dilakukan mediasi, termasuk pembahasan tiga kampung persiapan yang akan definitif juga ditunda.
“Ini kan, perlu kita ambil sikap, paling tidak memasukkan KK baru dari kampung tetangga yaitu Blang Kandis yang salah satu dusun terdekat memiliki 60 KK. Cuma masalahnya datok penghulu (kadesnya) tidak bersedia. Tapi kita berusaha kalau bisa Kampung Perkebunan Alur Jambu jangan sampai dihapus, karena merupakan kampung induk,” terangnya.
Masih Mix Dinald, selain Perkebunan Alur Jambu, ada 12 kampung di Aceh Tamiang yang juga minim penduduknya terancam dilebur. Rata-rata kampung ini berada di dalam areal HGU perkebunan. Namun ADD di 12 kampung lainnya dapat dicairkan.
“Ada sekitar 13 kampung berada dalam HGU perkebunan. 12 kampung sudah menerima BLT-ADD. Hanya Perkebunan Alur Jambu BLT belum cair. Karena ada larangan instansi vertikal agar dana desa Perkebunan Alur Jambu tidak dicairkan,” imbuhnya.
Sementara itu menurut Mix Donald, proses pencarian BLT di Aceh Tamiang untuk 40 persen tahap I sudah selesai. Namun 40 persen tahap II baru 15 persen, sedangkan tahap III sama sekali belum. Seharusnya, ujar dia, pencairan ADD di Atam 40 persen pertama, 40 persen kedua dan 20 persen terakhir.
“Kita untuk tahap kedua saja yang ditransfer baru 15 persen dari 40 persen. Berarti untuk BLT tahap II nanti 15, 15 dan 10 persen. Secara umum dari 213 kampung sudah terima BLT tahap II satu bulan,” sebutnya.
Diakuinya, saat proses dari tahap I ke tahap II ada evaluasi, harus posting dan melakukan perubahan. “Itu agak berat buat kita. Karena APBDes ini hanya sekali ada perubahan,” pungkasnya. (mag86/ra)
