Harianrakyataceh.com – Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh memplotkan anggaran beasiswa sebesar Rp 89.210.000.000, diperuntunkan untuk masyarakat miskin dan korban konflik.
Hal tersebut dikatakan Kepala BPSDM Syaridin usai rapat besama komisi l DPR Aceh yang dihadiri Ketua Komisi Satu M.Yunus didampingi Saiful Bahri, Azhar Abdurrahman, Tgk H Syarifuddin, dan Ridwan Yunus di ruang komisi l DPR Aceh, Rabu (27/1).
Beasiswa tersebut nantinya, kata Syaridin, diperuntukan untuk semua jenis beasiswa mulai dari D1 sampai S3, mulai dalam negeri sampai luar negeri dengan jumlah 2120 calon penerima.
“Sebenarnya hari ini membicarakan kembali perencaaan program beasiswa tahun 2021 yang sudah pernah dibahas tahun 2020. Insya Allah setelah kita duduk tadi, kita komitmen merealisasikan hal tesebut. Mungkin untuk mulai merealisasikan akan dimulai minggu kedua bulan Maret. Tentunya kordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka beasiswa untuk masyarakat akan terus kita lakukan,” sebut Syaridin.
Disebutkannya untuk penyaluran beasiswa tersebut, tentunya mengikuti prosedur dan teknis pelaksanaan. Karena di samping BPSDM pengelola dan Komisi l DPR Aceh sebagai mitra BPSDM, maka diperlukan tenaga dari tim ahli nantinya.
“Kuliahnya nanti mencakup melanjutkan Diploma, SI, S2 dan S3. Begitu juga nanti ada persyaratan khusus dari perguruan tinggi. Persyaratan inilah yang harus kita ikuti sesuai dengan teknis pelaksanaan. Semoag bisa segera kita realisasi secepatnya,” katanya lagi.
Ketua Komisi I DPR Aceh, Tgk. Muhammad Yunus mengaku bersyukur dengan lanjutnya program beasiswa, sebagaimana untuk mewujudkan visi misi Aceh careng.
“Alhamdulilah berkat kerja sama DPRA dan BPSDM, lahirlah satu item termasuk fokus kita diantaranya untuk anak korban konflik. dengan jumlahnya 2120 calon penerima.
Sementara itu Anggota Komisi l Azhar Abdurrahman memberi apresiasi kepada BPSDM karena masih mempertahankan program beasiswa kepada masyarakat miskin dan korban konflik.
“Karena ini dari daerah Aceh yang melahirkan dana Otsus. Maka oleh karena itu ini harus diakomodir, bahkan untuk Tahfiz luar negeri juga diakomodir, begitu juga dokter spesialis, dosen perguruan tinggi negeri dan swasta, ” kata ketua Badan Legislasi DPR Aceh tersebut.
Politisi partai Aceh tersebut juga berharap nantinya dana pendidikan tidak hanya tergantung dari APBA saja melainkankan juga harus ada terobosan dari perusahan yang beroperasi di Aceh.
“Saya juga mendorong perusahan di Aceh harus ada dana CSR untuk mengakomodir dana pendidikan, sehingga memaksimalkan kemapuan terbatasnya kemampuan APBA. Bantu anak Aceh untuk melanjutkan pendidikan, ini harapan kami.”ujarnya. (mar/min)
