HARIANRAKYATACEH.COM – Pemerintah Kabupaten Benar Meriah melaksanakan kegiatan audit kasus stunting dan sekaligus melaunching Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di aula Sekdakab Benar Meriah, Selasa, 16 Agustus 2022, yang dibuka Pj Bupati Bener Meriah Drs Haili Yoga MSi.
Kegiatan tersebut menghadirkan tim pakar dari Universitas Syiah Kuala Dr Ichsan MSc SPKKLP dengan tema kolaborasi lintas sektoral intervensi gizi sensitif pada penanggulangan stunting dan Dr Iflan Nauval MScIH SpGk(K) SpKKLP AIFO-K dengan tema peran pemangku kebijakan dan masyarakat Kabupaten Benar Meriah dalam penguatan intervensi gizi spesifik untuk cegah stunting.
Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh Drs Sahidal Kastri MPd, Technical Assistant Satgas percepatan penurunan stunting Saiful Ali Hamzah SKM, Kepala Kejaksaan tinggi, Kapolres, Dandim, seluruh Camat, Ketua TP-PKK, Kepala Puskesmas, IBI, Sekda, para Asisten, seluruh SKPK di lingkungan Pemkab Benar Meriah.
Selain itu, Pemkab Benar Meriah menerima penghargaan juara 1 kabupaten/kota terbaik tingkat nasional total KB MKJP pada pelayanan KB serentak sejuta akseptor tahun 2022 yang diserahkan Kepala BKKBN Aceh dan diterima oleh Pj Bupati Bener Meriah Drs Haili Yoga MSi dan penyerahan BKB Kit Stunting, Kit siap Nikah diterima Camat Permata dan Reje Desa Buntul Peteri.
Kepala BKKBN Aceh mengapresiasi semua pihak atas inisiatif pemerintah Kabupaten Benar Meriah melaksanakan kegiatan audit kasus stunting serta launching bapak asuh anak stunting (BAAS) dan ini merupakan yang pertama kali di lakukan oleh pemerintah daerah, semoga dengan kegigihan ini kita optimis percepatan penurunan Stunting di Kabupaten bener meriah akan segera dapat teratasi.
Pj Bupati Bener Meriah Drs Haili Yoga MSi mengatakan ini membuktikan keseriusannya dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan menggelar kegiatan audit kasus stunting serta launching bapak asuh anak Stunting (BAAS) dan tentunya pembentukan TPPS dan tim audit stunting tahapan tersebut telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.
“Kami optimistis dengan hadirnya pakar di bidangnya akan ditemukan formulanya dan tercapai apa yang telah di targetkan pemerintah pusat,” katanya.
Pakar dari Universitas Syiah Kuala menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektoral dalam intervensi sensitif dan spesifik merupakan tanggung jawab pemangku kebijakan dan masyarakat untuk cegah stunting dan akan dilakukan kajian secara ilmiah merusak pada data PK 21. (rao)
