HARIANRAKYATACEH.COM – PDIP kembali menegaskan kesiapannya berada di luar struktur pemerintahan. Belajar dari periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, partai banteng menganggap tidak baik bila menyandarkan kekuatan hanya pada satu sosok.
”Kondisi itu justru berpotensi membuat penguasa haus kekuasaan hingga memanipulasi hukum. Yang akhirnya menimbulkan kecurangan dalam pemilu,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setelah pertemuan ketua umum partai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Gedung High End, Jakarta, kemarin (15/2).
Pascareformasi 1998, PDIP pernah berada di luar pemerintahan semasa dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014). Mereka lalu memetik buahnya dengan memenangi Pileg 2014 dan 2019 serta berpotensi mengulanginya di edisi tahun ini.
Hanya bedanya, kalau di 2014 dan 2019 calon usungan mereka juga memenangi pemilihan umum presiden, tidak kali ini. Setidaknya berdasar hasil hitung cepat.
Menurut Hasto, berada di luar struktur pemerintah itu bertugas untuk mendukung kebijakan prorakyat. ”Selain berjuang di luar pemerintah, PDIP akan berjuang melalui jalur parlemen,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan, pihaknya tidak menampik bahwa Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bakal melakukan pertemuan dengan elite parpol di luar Koalisi Perubahan. Bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri salah satunya.
Namun, Ali tidak menyebut kapan itu akan dilakukan. ”Kalau rencana bertemu dalam konteks pribadi, ya mereka (Surya Paloh dan Megawati) berdua kan memang sahabatan, sama-sama ketua umum partai,” ujar Ali saat berada di Markas Pemenangan Amin Jalan Diponegoro 10, Menteng, Rabu (14/2).
Tidak hanya dengan Megawati, Ali menyebut pertemuan semacam itu juga terbuka dilakukan Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia menegaskan, pertemuan tersebut mungkin dilakukan setelah hasil pemilu sudah final.
Dalam pidato kemenangan setelah diumumkan unggul telak dalam hitung cepat berbagai lembaga survei, Prabowo menyatakan siap merangkul semua pihak dalam pemerintahannya. Pernyataan itu memicu tafsir bahwa kabinetnya kelak tidak hanya berisi perwakilan partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju.
Di sisi lain, saat konferensi pers Rabu (14/2) malam, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga cawapres nomor urut 1 belum mau berbicara mengenai kemungkinan koalisi atau oposisi. Muhaimin justru meminta caleg-caleg PKB dan partai pendukung Amin untuk terus mengawal suara.
”Jangan lengah, jangan terpengaruh dengan apa pun yang dimainkan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen Gerindra yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani mengatakan, komunikasi dengan pihak-pihak di luar koalisi telah terjadi. ”Sudah (komunikasi),” ujarnya.
Namun, itu baru komunikasi awal. Karena itu, pihaknya belum bisa membeberkan lebih jauh. Dia juga tak menyebut partai mana saja yang dimaksud. ”Baru omon-omon,” imbuhnya. (idr/lyn/tyo/far/c19/ttg)
