HARIANRAKYATACEH.COM – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi membentuk tim khusus guna menindaklanjuti berbagai kecurangan pada Pemilu 2024. Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyatakan tim khusus, yang menamakan Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud itu akan dipimpin oleh Todung Mulya Lubis dan Henry Yosodiningrat.
“Sehingga dengan arahan para ketua umum partai dan juga dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof Mahfud, maka tim khusus ini leading sektornya itu adalah tim hukum yang di bawah koordinasi Pak Todung Mulya Lubis dan Pak Henry Yosodiningrat,” kata Hasto di Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/2).
Hasto menjelaskan, proses utama dari tim khusus itu mengawal proses rekapitulasi suara secara berjenjang dari bawah. Tak hanya suara Pilpres, termasuk juga perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg).
“Karena itulah, semuanya agar bersabar, karena kerja tim hukum yang kami sebut sebagai tim pembela demokrasi dan keadilan Ganjar-Mahfud ini lebih bersifat silent, menemukan suatu bukti-bukti terhadap berbagai indikasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) akibat campur tangan kekuasaan,” ucap Hasto.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan ini juga mengutarakan, pihaknya tengah mengumpulkan dugaan berbagai kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Ia menekankan, para saksi itu akan dihadirkan dalam mengungkap persoalan dugaan kecurangan dalam sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami mendapat banyak laporan dari daerah-daerah yang nanti juga akan siap menjadi saksi dalam proses di Mahkamah Konstitusi,” tegas Hasto.
Hasto mengurai, pihaknya juga membangun komunikasi dengan tim nasional (Timnas) pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Menurutnya, tanpa membangun komunukasi secara formal, tetapi mempunyai semangat yang sama bahwa demokrasi Indonesia harus diselamatkan.
“Karena berkaitan dengan kepercayaan rakyat terhadap proses-proses demokrasi selanjutnya. Kalau pengerahan terhadap kekauasaan ini tidak dilakukan koreksi secara kolektif, maka tidak akan ada lagi yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk di dalam pelaksanaan Pilkada pada bulan November yang akan datang,” pungkas Hasto.
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
