BANDA ACEH – Paska pembentukan kementerian ekonomi kreatif, diharapkan sektor industri kreatif bisa tumbuh serta mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi, termasuk di Aceh. Dengan 17 subsektor yang mencakup mulai dari seni pertunjukan hingga aplikasi, film dan game developer, kerja-kerja kreatif di Aceh diyakini dapat berkembang pesat apabila didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang tepat.
Kunjungan Staf Khusus Menteri Ekonomi Kreatif ke Aceh baru-baru ini menjadi sinyal kuat akan keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Salah satu fokus utama adalah pembentukan dinas atau badan khusus yang akan menangani pengembangan ekonomi kreatif secara lebih terstruktur dan berkelanjutan di Aceh.
Davi Abdullah, M.Sn — seorang pelaku ekonomi kreatif sekaligus budayawan Aceh — menyambut baik langkah ini. Ia menilai kehadiran lembaga khusus akan membuka ruang lebih besar bagi para pelaku kreatif lokal.
“Saya telah menyiapkan beberapa konsep pengembangan ekonomi kreatif di Aceh. Salah satunya adalah program peningkatan kapasitas bagi mahasiswa dan pemuda, khususnya di bidang konten kreator dan perfilman. Bersama Aceh Bergerak kami juga telah menyusun Badan Pengembangan Ekonomi kreatif Aceh,” ujar Davi.
Davi menambahkan, sektor konten digital dan perfilman merupakan dua subsektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Aceh, mengingat tingginya minat generasi muda serta kekayaan budaya dan alam Aceh yang bisa menjadi sumber inspirasi berkarya.
Davi Abdullah berharap dukungan pemerintahan Aceh lebih cepat mengingat menteri ekonomi kreatif Teuku Riefky Harsya yang merupakan putra Aceh menjadikan peluang bagi Aceh untuk memberikan kontribusi mempercepat terbentuknya Badan Pengembangan Ekonomi kreatif di Aceh.
Ini juga bagian dari kolaborasi lintas sektor, dan kesiapan pelaku kreatif lokal, Aceh diyakini dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.
“Pemerintah Aceh diharapkan menyiapkan tim khusus menyambut rencana kementerian ekonomi kreatif untuk membentuk Badan khusus sebagai representasi dari pemerintah pusat di Aceh,” tutup Davi Abdullah. (rif)
